Fajarasia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membantu pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pencegahan dan monitoring. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.
“Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada, semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” kata Setyo dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (7/3/2025).
Selain potensi kecurangan, Setyo menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur,” kata Setyo.
Setyo mengingatkan, pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan. Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG.
Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif. “ Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Setyo menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.
“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat. Bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” kata Setyo.
Ketua BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025. Bahkan, mendapat tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.
Dadan menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun,” ujar Dadan.****
