Fajarasia.id – Gelombang kerusuhan di Iran terus menelan korban jiwa. Hingga 11 Januari 2026, kelompok hak asasi manusia HRANA melaporkan sedikitnya 500 orang tewas, termasuk 490 pengunjuk rasa dan 48 aparat keamanan. Selain itu, lebih dari 10.600 orang ditangkap dalam demonstrasi yang disebut sebagai yang terbesar sejak 2022.
Kerusuhan bermula pada akhir Desember 2025, dipicu krisis mata uang yang melanda Iran. Namun, aksi protes kemudian berkembang menjadi tuntutan perubahan besar terhadap pemerintahan otoriter. Situasi semakin memanas setelah pemerintah mengancam akan menindak tegas demonstrasi yang terus meluas.
Ketegangan internasional turut meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengancam akan melakukan intervensi jika kekerasan terhadap demonstran berlanjut. Menanggapi hal itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf memperingatkan Washington agar tidak melakukan “kesalahan perhitungan”.
“Jika terjadi serangan terhadap Iran, wilayah pendudukan (Israel) serta semua pangkalan dan kapal AS akan menjadi target sah kami,” tegas Qalibaf.
Trump dijadwalkan menerima pengarahan dari pejabat AS pada 13 Januari mengenai opsi-opsi terhadap Iran, termasuk kemungkinan serangan militer, penggunaan senjata siber, perluasan sanksi, hingga dukungan daring bagi kelompok anti-pemerintah.
Di tengah meningkatnya jumlah korban, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur menghadapi protes besar-besaran. Pernyataan ini memperlihatkan sikap keras rezim terhadap gelombang demonstrasi yang semakin meluas di berbagai kota.
Lonjakan korban jiwa dan ribuan penangkapan menunjukkan betapa seriusnya krisis politik dan sosial yang tengah melanda Iran. Dengan ancaman intervensi dari Amerika Serikat dan sikap keras pemerintah Iran, dunia kini menyoroti perkembangan yang berpotensi mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah.
