Fajarasia.id – Komisi XI DPR RI menyoroti realisasi Public Service Obligation (PSO) non-energi dalam rapat bersama sejumlah BUMN di Senayan, Kamis (2/4/2026). Fokus utama pembahasan adalah memastikan kebijakan subsidi benar-benar dirasakan masyarakat, baik dari sisi harga maupun ketersediaan barang.
Ketua Komisi XI, Misbakhun, menegaskan peran strategis BUMN seperti PT Pupuk Indonesia, Perum BULOG, PT KAI, ASDP, DAMRI, dan Pelni dalam menjaga stabilitas hingga ke daerah terluar. Ia mengingatkan agar kebijakan tidak hanya menjaga harga, tetapi juga memastikan stok tersedia.
“Jangan sampai harga terkendali tapi barang sulit didapat. Distribusi dan stok harus diawasi ketat,” ujarnya.
Dalam rapat, BULOG melaporkan stok beras mencapai 4,38 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dengan penugasan penyaluran beras SPHP sebesar 828 ribu ton. Sementara itu, PT Pupuk Indonesia memastikan pasokan pupuk nasional tetap kuat dengan kapasitas produksi 14,6 juta ton, meski terjadi gejolak global.
Komisi XI menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar program PSO non-energi benar-benar mendukung ketahanan pangan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.****
