Fajarasia.id – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tinggi harus ditempatkan dalam kerangka menjaga masa depan bangsa. Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menyoroti rencana pemerintah mengevaluasi hingga menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi.
Menurut Hetifah, pendidikan tinggi memang harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja, namun tidak boleh direduksi hanya sebagai pencetak tenaga kerja. “Fungsi kampus jauh lebih luas, yakni membangun ilmu pengetahuan, menjaga kebudayaan, dan membentuk daya kritis bangsa,” ujarnya, Selasa (28/4/2028).
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan terkait prodi harus didasarkan pada kajian akademik yang kuat, bukan sekadar mengikuti tren jangka pendek. Hetifah menolak pendekatan penutupan massal dan mendorong transformasi prodi yang dinilai kurang relevan melalui revitalisasi kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta penyesuaian dengan potensi daerah.
Politisi Fraksi Golkar ini juga mengingatkan agar fokus berlebihan pada efisiensi tidak menyempitkan ruang keilmuan di perguruan tinggi. Transparansi dalam proses evaluasi serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal penting yang harus dijaga.
Selain itu, Hetifah menekankan perlunya masa transisi yang adil bagi mahasiswa dan dosen agar tidak dirugikan. “Mahasiswa dan dosen harus dilindungi, karena kita tidak sedang mengelola angka, tetapi menentukan masa depan pendidikan dan peradaban bangsa,” pungkasnya.***
