fajarasia.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, melontarkan kritik terhadap pengelolaan tata ruang pariwisata di Indonesia. Ia menilai sejumlah pembangunan destinasi wisata tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Tata Ruang Destinasi Nasional (RTDN).
Pernyataan tersebut disampaikan Evita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata, yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta usai paripurna DPR Ri pada selasa (18/11/2025).
“Banyak destinasi yang dibangun tidak sesuai dengan RTRW maupun RTDN. Contohnya tambang nikel di Raja Ampat dan pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Bali,” ujar Evita.
Evita menambahkan, permasalahan tata ruang di Bali terungkap saat Komisi VII melakukan kunjungan kerja. Menurutnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang perlu segera diperbaiki.
“Saya ingin Ibu Menteri hadir di depan untuk memperbaiki sistem ini,” tegasnya.
Meski mengkritisi tata ruang, Evita tetap memberikan apresiasi atas upaya promosi wisata yang dilakukan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Ia menilai program gastronomi dan wellness tourism yang digagas Menpar sudah berjalan baik dan mampu menarik wisatawan dengan daya beli tinggi.
“Promosi sudah luar biasa, tapi pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi jangka pendek. Kita harus membangun untuk jangka panjang,” kata Evita.
Evita menegaskan bahwa permasalahan tata ruang memang bukan sepenuhnya tanggung jawab Menpar. Namun, ia berharap Menpar Widiyanti dapat mengambil peran sebagai pemimpin dalam mencari solusi.
“Kesalahan bukan di Ibu Menteri, tapi karena ini berkaitan dengan pariwisata, Ibu harus menjadi leader,” tutupnya.****
