Fajarasia.id – Polemik penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menegaskan bahwa penyusunan APBN merupakan kewenangan DPR bersama Presiden, sehingga pengalihan anggaran pendidikan untuk MBG adalah keputusan sah yang telah disetujui.
“Pemindahan anggaran pendidikan untuk MBG merupakan prioritas dari program Presiden yang disetujui DPR,” ujar Yahya. Ia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang meminta agar dana pendidikan tidak digunakan untuk program tersebut.
Menurut Yahya, MBG memiliki peran vital dalam mencetak generasi muda yang sehat dan cerdas. “Kelangsungan program MBG sangat penting demi menciptakan generasi masa depan yang berkualitas dan cemerlang,” tegasnya.
Lebih jauh, Yahya mengusulkan agar MBG diatur melalui undang-undang khusus, bukan sekadar kebijakan pemerintah. “Program MBG bukan program jangka pendek. Ini program satu atau dua generasi, sehingga perlu dilindungi dengan UU agar tidak bergantung pada siapa presidennya,” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga yang tergabung dalam Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama empat pemohon lain mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Gugatan yang teregistrasi dengan nomor 40/PUU-XXIV/2026 itu menyoroti alokasi Rp 223 triliun dari anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun untuk program MBG.
Para pemohon menilai dana sebesar itu justru mengurangi ruang fiskal bagi peningkatan kualitas guru, sarana-prasarana, serta akses pendidikan yang setara. “Dengan dana yang begitu besar ditelan MBG, pendanaan untuk operasional pendidikan menjadi berkurang,” tulis permohonan mereka.
Komisi IX DPR menilai MBG sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa. Dengan dukungan anggaran berkelanjutan dan payung hukum yang kuat, program ini diharapkan mampu menjadi fondasi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
