Fajarasia.id – Komisi IV DPR RI menegaskan perlunya keseimbangan antara konservasi alam dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Ahmad Yohan, usai menerima aspirasi dari Jaringan Kapal Rekreasi (Jangkar) dan Perkumpulan Penyelam Profesional Komodo (P3KOM) terkait kebijakan pembatasan 1.000 pengunjung per hari.
Menurut Ahmad Yohan, pembatasan kunjungan harus tetap menjaga kelestarian satwa endemik komodo dan ekosistem, namun juga mempertimbangkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. “Wisatawan harus nyaman berkunjung tanpa merusak alam, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Ia menyerukan perlunya dialog antara Kementerian, pengelola Taman Nasional, serta pelaku usaha wisata untuk merumuskan mekanisme kunjungan yang lebih fleksibel. Dengan demikian, lonjakan wisatawan dapat diatur tanpa menimbulkan kemacetan, kerusakan ekosistem, maupun pengalaman buruk bagi pengunjung.
Jangkar dan P3KOM menilai kuota tunggal tidak mempertimbangkan perbedaan tekanan lingkungan antara darat dan laut. Aktivitas penyelam dan snorkeler, misalnya, tersebar di banyak titik selam sehingga tidak menimbulkan beban yang sama dengan kunjungan darat. Mereka juga menyoroti dampak ekonomi besar dari pariwisata Komodo, dengan potensi pengeluaran lokal mencapai Rp 4–13,6 miliar per hari dan kontribusi tahunan hingga Rp 5 triliun.
Ahmad Yohan menegaskan bahwa kebijakan Taman Nasional bukan undang-undang sehingga dapat direvisi. “Ini kebijakan yang bisa kita bahas ulang bersama agar lebih efektif dan adil,” pungkasnya.****
