Fajarasia.id — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan bahwa pengamanan Pelabuhan Internasional Patimban harus dipandang sebagai bagian dari strategi besar pertahanan negara, bukan sekadar agenda rutin pengamanan objek vital.
“Patimban bukan sekadar pelabuhan. Ia adalah simpul logistik strategis nasional. Karena itu, sistem pengamanannya harus terintegrasi, adaptif, dan mampu menjawab dinamika ancaman multi domain,” ujar Dave saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 063/Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat.
Menurut Dave, peningkatan aktivitas di Patimban sebagai Proyek Strategis Nasional menghadirkan implikasi keamanan yang kompleks, baik dari aspek pertahanan, ekonomi, maupun kedaulatan negara. Ia menekankan pentingnya kesiapan TNI dalam menjalankan mandat Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai UU Nomor 3 Tahun 2025, dengan dukungan struktur, personel, dan sarana-prasarana yang memadai.
Politisi Fraksi Golkar ini juga menyoroti peran strategis Korem 063/Sunan Gunung Jati dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah barat Indonesia, terutama untuk kelancaran arus logistik nasional. Efektivitas pembinaan teritorial disebutnya harus menjadi instrumen deteksi dan respons dini terhadap ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional.
Dalam kunjungan yang turut dihadiri Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan sejumlah anggota lainnya, Dave menekankan perlunya sinergi lintas sektor antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan otoritas pelabuhan. “Pengamanan objek vital nasional harus berbasis kolaborasi. Integrasi komando, komunikasi, dan dukungan logistik menjadi kunci,” tegasnya.
Komisi I DPR RI memastikan fungsi pengawasan tidak berhenti pada peninjauan lapangan, melainkan juga memastikan kebutuhan riil satuan teritorial terakomodasi dalam kebijakan dan dukungan anggaran. “Kami ingin memastikan postur pertahanan di wilayah barat semakin kuat, selaras dengan dinamika ancaman dan kepentingan strategis nasional,” pungkas Dave.
