Fajarasia.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana memulai proyek Laut untuk Kesejahteraan (Lautra) pada Maret 2025. Proyek ini dirancang untuk melindungi kawasan konservasi laut dan ekosistem terumbu karang, termasuk ekonomi masyarakat pesisir.
Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siry, mengatakan pendanaan proyek ini sudah disetujui. Kesepakatan tersebut terjadi antara Kementerian Keuangan dan Bank Dunia.
“Pendanaan Lautra sudah disepakati melalui ‘law agreement’ dengan Bank Dunia. Ini upaya kita mencari sumber pembiayaan baru di sektor kelautan,” kata Hendra dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024).
Hendra menambahkan, pendanaan ini berbentuk hibah yang sepenuhnya dikelola Bank Dunia. Sehingga Indonesia tidak perlu menanggung risiko apa pun dari proyek tersebut.
“Hibah ini serupa obligasi dari Bank Dunia, namun tanpa risiko bagi kita,” ucap Hendra. Proyek Lautra akan mencakup kegiatan strategis.
Seperti pengelolaan kawasan terumbu karang dan pembangunan infrastruktur pendukung. Kawasan konservasi laut akan diperluas melalui proyek ini.
Selain itu, proyek ini akan memperkuat data kelautan dan perikanan. Sistem berbasis digital akan memastikan data selalu akurat dan mudah dipantau.
“Harapannya, sistem digital akan membuat proses pemantauan lebih efektif. Dan datanya selalu diperbarui,” ujar Hendra.
Saat ini, KKP tengah menyusun ‘master plan’ sebagai pedoman pelaksanaan proyek Lautra. Dokumen ini menjadi kunci keberhasilan proyek di lapangan.
Lautra diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pendekatan berkelanjutan, proyek ini bisa menjadi contoh pengelolaan laut yang modern dan efisien.
Hendra menekankan pentingnya kolaborasi pendanaan untuk menjawab tantangan besar di sektor kelautan. Hibah internasional seperti ini dianggap solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang besar.***
