Fajarasia.id – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan refleksi atas kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun terakhir. Dalam program Jejak Pradana, Misbakhun menyoroti sejumlah tantangan yang berhasil direspons dengan kebijakan yang adaptif dan terukur.
Menurut Misbakhun, pemerintahan Prabowo-Gibran memulai masa tugasnya dengan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Di tengah tekanan daya beli masyarakat dan perlambatan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi, pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat.
“Situasi saat itu penuh tantangan. Daya beli masyarakat tertekan, pertumbuhan ekonomi melambat, dan efek pasca-COVID masih terasa. Tapi satu per satu tantangan itu mulai diatasi,” ujar Misbakhun.
Ia mencontohkan kebijakan fiskal yang diambil Presiden Prabowo terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurutnya, keputusan untuk membatasi kenaikan PPN hanya pada barang mewah dan impor tertentu menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
“Presiden tidak ingin rakyat makin terbebani. Kenaikan PPN akhirnya hanya berlaku untuk barang-barang mewah dan impor, bukan kebutuhan pokok,” jelasnya.
Misbakhun juga menyoroti program makanan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, meski harus dijalankan dengan APBN lama. Ia menyebut relokasi anggaran sebagai solusi untuk mewujudkan program tersebut tanpa menambah beban fiskal.
“Bapak Presiden memilih efisiensi dan relokasi anggaran agar program MBG tetap berjalan. Ini bukan sekadar penghematan, tapi penyesuaian agar anggaran digunakan lebih produktif,” tambahnya.
Program Jejak Pradana sendiri merupakan forum reflektif yang menampilkan tokoh-tokoh dari sektor publik dan swasta, membahas capaian dan tantangan pembangunan nasional selama satu tahun terakhir.****
