Fajarasia.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi komitmen Kementerian HAM dalam pencanangan Zona Integritas. Terutama dalam menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan, pencanangan ini merupakan langkah strategis yang harus terus dilakukan berkelanjutan. Hal ini guna mewujudkan budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat secara optimal.
“Saya mendukung penuh inisiatif Kementerian HAM dalam pembangunan Zona Integritas. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” katanya dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Komitmen Bersama Kementerian HAM Tahun 2025 di Jakarta, Sabtu(1/2/2025).
Purwadi menjelaskan, sebelum dilakukannya restrukturisasi, Direktorat Jenderal HAM berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju WBK pada tahun 2023. Prestasi ini menjadi pijakan penting bagi Kementerian HAM dalam meneruskan upaya pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja.
Selain itu, dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM sebelum restrukturisasi, sebanyak 320 unit telah meraih predikat WBK. Sementara 27 unit lainnya memperoleh predikat WBBM antara tahun 2014 hingga 2024.
Menurutnya, capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta harus dipertahankan dan ditingkatkan. Mengakhiri arahannya, Purwadi meminta Kementerian HAM menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian mandiri sebelum restrukturasi dengan Kementerian PANRB.
“Semoga komitmen ini terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Serta menjadi inspirasi bagi instansi lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan profesional,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai berpesan pada jajarannya terus memperkuat integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menurutnya integritas itu merupakan suatu perbuatan bukan penilaian.
“Pencanangan Zona Integritas ini diharapkan bukan sekadar seremoni dan formalitas saja. Jadikan momen ini sebagai bentuk nyata Kementerian HAM untuk memberikan pelayanan berintegritas dan berkualitas kepada masyarakat,” katanya.****
