Fajarasia.id – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapainya, diperlukan kebijakan berbasis data yang lengkap, akurat, dan terkini.
Kawasan industri menjadi pusat hilirisasi dan pertumbuhan manufaktur yang mendorong ekonomi nasional. Oleh karena itu, data dari pengelola kawasan industri dan tenant sangat penting dikumpulkan.
“Sinergi Kemenperin, BPS, dan pengelola kawasan industri jadi fondasi Satu Data Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) di Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, Minggu (3/8/2025). Ia menegaskan, data akurat adalah kunci penyusunan kebijakan tepat sasaran.
Beberapa waktu lalu, acara NGIBAR (Ngisi Bareng) Kuisioner Pendataan digelar di Kawasan Industri Deltamas, Bekasi. Program ini merupakan bentuk pemantauan aktif Kemenperin terhadap pengumpulan data BPS.
Kegiatan NGIBAR melibatkan tim teknis BPS dan Ditjen KPAII dalam mendampingi proses pengisian data. “Proses pengumpulan data secara umum berlangsung cukup baik,” kata Tri.
Saat ini, BPS sedang mengumpulkan data di 171 kawasan industri se-Indonesia. Kemenperin turut melakukan pemantauan langsung terhadap pengisian data di sejumlah wilayah prioritas.
Wilayah pemantauan meliputi Bekasi, Tangerang, Serang, Subang, Purwakarta, Medan, Deli Serdang, hingga Morowali. Kegiatan ini memastikan pengumpulan data dilakukan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
“Data lengkap dan tepat waktu membantu pemerintah menyusun kebijakan industri yang lebih berkualitas,” ujar Tri. Ia menegaskan, data menjadi pondasi kebijakan yang berdampak nyata.
Tri juga mengajak semua pihak mendukung pengumpulan data demi industri kuat dan berdaya saing. “Kegiatan NGIBAR simbol komitmen kita untuk wujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” katanya.****
