Fajarasia.id – Pemerintah dinilai lambat mengantisipasi ketidakseimbangan stok dan permintaan beras di Indonesia. Hal ini akibat adanya guyuran bantuan sosial di berbagai wilayah jelang Pemilu 2024.
“Harusnya kita punya data yang pemerintah punya. Itu pasti tahu daerah mana yang sekarang ini dalam keadaan langka,” kata Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarya, Diana Dewi , Senin (19/2/2024).
Menurutnya, banyak daerah tertentu yang tidak mendapatkan sebaran beras sesuai dengan jumlah kebutuhan. Salah satu penyebabnya adalah masa panen yang terlambat.
“Di kampung-kampung mereka biasanya menyimpan beras kalau sekarang panennya terlambat dan mereka tidak punya beras sehingga harus beli beras. Harusnya pemerintah paham di mana daerah tertentu yang terjadi kelangkaan,” katanya mengungkapkan.
Oleh karena itu, Diana berharap Pemerintah dapat membantu masyarakat dari segi permodalan. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan stabil, baik itu yang memanen ataupun juga yang membeli.
“Untuk harga-harga ini baiknya pemerintah memberikan BLT. Sehingga mereka terbangun untuk membeli hal-hal yang mereka butuhkan,” katanya.
“Setiap orang akan membeli suatu barang dengan mengurangi nilainya. Disebabkan karena ketersediaan dana yang ada dan harganya yang naik juga.”****
