Fajarasia.id – Perdana Menteri Jepang yang baru dilantik, Sanae Takaichi, memperkenalkan jabatan kabinet khusus yang akan menangani isu-isu terkait warga asing. Pengumuman ini disampaikan pada Selasa, 21 Oktober 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Kyodo News.
Jabatan baru tersebut dipercayakan kepada Kimi Onoda, yang akan bertugas mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan tertib dalam keberagaman. Penunjukan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola dinamika sosial yang semakin kompleks di tengah meningkatnya jumlah penduduk asing di Jepang.
Takaichi, yang dikenal dengan pandangan konservatifnya, juga mencatat sejarah dengan menunjuk Satsuki Katayama sebagai Menteri Keuangan perempuan pertama. Selain Katayama, satu perempuan lainnya turut masuk dalam jajaran kabinet, menandai langkah signifikan dalam peningkatan representasi perempuan di pemerintahan.
Dalam konteks politik yang lebih luas, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Takaichi telah resmi menjalin koalisi dengan Partai Inovasi Jepang (JIP). Kesepakatan yang ditandatangani pada 20 Oktober 2025 itu bertujuan memperkuat kebijakan terkait penduduk asing, termasuk pembentukan jabatan menteri khusus untuk mengawasi implementasinya.
Kabinet baru juga mencakup lima anggota parlemen tambahan yang diberikan posisi resmi. Meski JIP tidak secara langsung bergabung dalam kabinet, partai tersebut tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan tertentu yang diusung pemerintahan Takaichi.
Sebelumnya, JIP telah mengusulkan pembatasan jumlah warga asing di Jepang agar tidak melebihi 10 persen dari total populasi. Usulan ini mencerminkan kekhawatiran sebagian kalangan terhadap dampak sosial dan budaya dari arus imigrasi.
Di sisi lain, Partai Sanseito yang berhaluan populis kanan menunjukkan peningkatan pengaruh dalam lanskap politik Jepang. Dalam pemilihan Majelis Tinggi pada Juli lalu, partai tersebut berhasil meraih 15 kursi. Sanseito mengusung agenda nasionalis “Japan First” dan menyerukan pembatasan imigrasi yang mereka anggap sebagai bentuk ancaman tersembunyi terhadap kedaulatan negara.
Langkah-langkah terbaru ini menunjukkan arah baru dalam kebijakan domestik Jepang, khususnya dalam menyikapi isu imigrasi dan keberagaman sosial di tengah perubahan demografi yang terus berlangsung.****
