Fajarasia.id – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak, akses kemanusiaan diprioritaskan di tengah konflik Palestina-Israel. Hal itu disampaikan Menlu RI saat menghadiri Debat Terbuka mengenai situasi di Timur Tengah di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.
“Lebih dari 2 juta nyawa warga Gaza terancam karena tidak adanya akses terhadap kebutuhan dasar. Konvoi bantuan kemanusiaan terkendala dan terancam oleh baku tembak,” ujar Retno melalui rilis yang diterima, Kamis (26/10/2023).
Retno menilai, penting pula Dewan Keamanan (DK) PBB mendesak akses bantuan kemanusiaan yang aman dan lancar. “DK harus segera mendesak akses bantuan kemanusiaan yang aman dan lancar serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional,” ujar Retno.
Pada saat yang sama, Retno mengimbau, adanya seruan bersama untuk genjatan senjata segera. Ditegaskan, menjadi kewajiban kolektif untuk mengakhiri siklus kekerasan sebelum tereskalasi menjadi bencana kawasan dan global.
“Diam di tengah desingan peluru dan ledakan roket yang memekakkan telinga adalah sangat mengerikan. Dukungan mutlak terhadap salah satu pihak telah memicu penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan impunitas,” ucapnya.
Atas konflik yang terjadi di Palestina dan Israel, Indonesia juga menilai kemanusiaan harus dikembalikan ke DK. Menurut Indonesia, harus ada kekuataan dan tanggung jawab besar, untuk mengatasi situasi dan akar masalah di Gaza.
“Tolong gunakan kekuatan besar Anda untuk kemanusiaan, warga Palestina berhak memperoleh hak dan perlakuan yang setara. Kita semua manusia, kita semua berhak memiliki rumah. Kita harus tolak pengusiran warga Palestina, jangan sampai tragedi 1948 kembali terjadi,” kata Menlu.
“DK memiliki kekuatan besar, dan dengan kekuatan besar maka tanggung jawab juga besar, untuk mengatasi situasi di Gaza dan akar masalahnya. Serta, memastikan terwujudnya solusi dua-negara.”
Sementara, Retno menegaskan, Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional. Perihal ini untuk dilakukannya tindakan segera.
“Melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ASEAN, dan pertemuan ASEAN-GCC, D8, Indonesia menyerukan kesatuan suara. Untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan,” ucapnya.***
