Fajarasia.id – Rencana impor 105.000 unit mobil pikap CBU oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dari produsen India, Mahindra dan Tata Motors, memicu polemik di tengah industri otomotif nasional.
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menilai kebijakan tersebut janggal dan berpotensi melemahkan arah industrialisasi nasional. “Kalau kapasitas produksi dalam negeri mencukupi, mengapa harus impor dalam jumlah besar? Ini bukan sekadar pengadaan kendaraan, tapi menyangkut keberpihakan pada industri nasional,” tegasnya.
Firman mengingatkan, impor kendaraan utuh berisiko memutus rantai pasok industri otomotif dalam negeri yang melibatkan baja, komponen, ban, kaca, hingga ribuan UMKM. Setiap unit produksi lokal menciptakan multiplier effect berupa penyerapan tenaga kerja, pajak, dan pergerakan industri komponen.
Ia juga menyoroti potensi adanya kepentingan tersembunyi jika kebijakan impor tidak dijelaskan secara transparan. “Kalau tidak dijelaskan gamblang, wajar publik bertanya: apakah ada lobi industri tertentu atau kepentingan jangka pendek?” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Firman menegaskan BUMN semestinya menjadi lokomotif penguatan industri nasional, bukan membuka ruang impor yang bisa menggerus ekosistem otomotif dalam negeri. DPR berkomitmen mencermati kebijakan ini secara ketat, mengingat industri otomotif menyangkut jutaan tenaga kerja dan kepentingan ekonomi jangka panjang bangsa.****
