Fajarasia.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS), Mulyanto, meminta pemerintah melakukan audit ketat terhadap penggunaan anggaran MBG yang nilainya sangat besar.
Program MBG, yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025, bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. Meski dinilai memiliki tujuan mulia, Mulyanto menekankan pentingnya pengawasan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan.
“MBG adalah kebijakan strategis negara yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Program ini harus dikelola secara baik, tidak boleh dibiarkan muncul ruang abu-abu antara kebijakan publik dan kepentingan politik,” ujar Mulyanto, Minggu (4/1).
Mulyanto menyoroti adanya indikasi keterkaitan pelaksana MBG dengan tokoh politik maupun pihak berafiliasi partai. Ia menilai hal ini berpotensi mencampuradukkan fungsi eksekutif, pengawasan, dan kepentingan politik.
“Jika situasi ini dibiarkan, MBG berisiko kehilangan legitimasi publik dan dipersepsikan sebagai alat konsolidasi kekuasaan, bukan instrumen keadilan sosial,” tegasnya.
PKS meminta pemerintah membuka secara transparan seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari penunjukan mitra, struktur pengelola, hingga mekanisme audit independen.
Selain PKS, kritik juga datang dari Center of Economic and Law Studies (Celios). Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, mempertanyakan akuntabilitas distribusi MBG yang tetap berjalan meski sekolah libur akhir tahun.
Menurutnya, opsi orang tua mengambil jatah MBG anak ke sekolah berpotensi menimbulkan masalah akuntabilitas. Jika tidak diambil, makanan bisa dialihkan ke pihak lain sehingga rawan menimbulkan penyalahgunaan.
“Kalau tidak diambil ke sekolah, makanan hilang percuma. Sebagian sekolah akhirnya memberikan makanan itu kepada orang lain. Lantas akuntabilitas program ini seperti apa?” ujarnya dalam program Sapa Indonesia Pagi, Jumat (26/12/2025).
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan anak-anak tidak dipaksa datang ke sekolah hanya untuk mengambil MBG. Ia menyebut makanan bisa diambil oleh orang tua atau keluarga.
“Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya,” kata Nanik, Selasa (23/12/2025).
Sorotan dari PKS dan Celios menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap program MBG. Di satu sisi, program ini dianggap penting untuk masa depan generasi bangsa. Namun di sisi lain, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran menjadi isu krusial yang harus segera dijawab pemerintah.
