Fajarasia.id – Anggota BAKN DPR RI, Eka Widodo, mengungkap salah satu alasan pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 adalah ketidakmampuan banyak Pemda mengelola dana. Hal itu disampaikan usai kunjungan kerja ke BPK Sumatera Utara, Selasa (25/11/2025).
“Pemotongan TKD karena ketidakberesan Pemda, baik kabupaten/kota maupun provinsi, dalam menggunakan anggaran,” tegasnya.
Eka mendukung agar Pemda hanya menerima fisik atau manfaat dari anggaran, bukan mengelola langsung. Menurutnya, kebijakan ini bisa mengurangi risiko penyimpangan karena laporan hasil pemeriksaan menunjukkan banyak kegiatan Pemda tidak maksimal.
Meski begitu, DPR masih menelaah apakah pemotongan TKD murni karena lemahnya pengelolaan Pemda atau strategi pemerintah meningkatkan efektivitas APBN.
Eka juga menyoroti peran vital BPK sebagai pintu pertama evaluasi anggaran negara. “Kalau BPK sampai ‘masuk angin’, itu berbahaya. Integritas BPK kunci mencegah pelanggaran,” ujarnya.
Kunjungan BAKN ke BPK Sumut disebut sebagai bagian dari pengawasan DPR untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas keuangan negara.
