Fajarasia.id – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyarankan agar pengukuran stunting memiliki standar nasional. Hal itu diperlukan agar pemerintah menggunakan parameter yang sama untuk melakukan survei.
“Harus ada standar nasional. Karena perbedaan cara ukur antar satu wilayah dikhawatirkan akan mempengaruhi kredibilitas data di pusat,” kata Edy Wuryanto dalam keterangan tertulis kepada Redaksi di Jakarta, Senin (13/2/2023).
Anggota dewan Dapil Jawa Tengah itu pun mempertanyakan, ada enam daerah dengan kejadian angka stunting tinggi pada 2022. Diantaranya Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat.
Edy menyarankan agar pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BKKBN, untuk terjun langsung ke enam provinsi tersebut. Ini untuk mengetahui penyebab kenaikan anak yang stunting, sebab setiap provinsi memiliki kondisi berbeda.
“Enam provinsi itu harus jadi prioritas. Kenaikan ini harus menjadi atensi pemerintah pusat,” ucap Edy.
Ia juga menyinggung soal anggaran untuk penanganan stunting yang sudah naik. “Dana digelontorkan banyak, kok, naik,” kata Edy.
Menurut Edy, Politeknik Tenaga Kesehatan (Poltekkes) dapat membantu layanan kesehatan primer. ”Saya minta Kementerian Kesehatan juga ajak tenaga kesehatan di luar dokter agar masukan kepada pemerintah lebih beragam,” ujar Edy.
“Dalam public health nursing keterlibatan perawat, ahli gizi, dan bidan masih terabaikan. Padahal itu penting agar keluarga mandiri,” ucapnya.
Edy juga menyarankan adanya kelas prenatal untuk ibu hamil guna mengawasi kondisi kehamilan sang ibu dan pengasuhan anak. “Selama ini pemerintah ada sertifikasi untuk calon pengantin melalui KUA,” ujarnya.
Selanjutnya, Edy mengusulkan agar hal serupa diterapkan kepada Ibu hamil untuk menjaga bayi tetap sehat dan memiliki gizi cukup. “Kalau ada ibu dengan gangguan kehamilan, anemia, atau malnutrisi bisa tedeteksi dan ditangani hingga betul-betul sehat,” ucapnya.***
