Fajarasia.id — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai wacana pemotongan gaji pejabat yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto merupakan cara untuk membangkitkan kepekaan terhadap potensi krisis global. Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal agar seluruh pihak bersiap menghadapi dampak ekonomi pascaperang di Timur Tengah.
“Kita menyadari dinamika ekonomi pascaperang di Timur Tengah tidak mudah, dan efisiensi menjadi kebutuhan kita semua,” ujar Rifqinizamy.
Meski menyambut positif wacana pemotongan gaji, legislator Fraksi NasDem ini menekankan bahwa efisiensi anggaran pemerintah juga harus diperkuat. Ia menilai setiap anggaran harus memiliki output dan outcome yang jelas agar pembangunan tetap berjalan efektif.
Rifqinizamy menambahkan, kebijakan pemotongan gaji tidak memerlukan revisi undang-undang, cukup diatur melalui peraturan presiden atau bahkan peraturan menteri keuangan. Namun ia mengingatkan agar efisiensi tidak menghambat pelayanan publik.
“Yang terpenting, semua anggaran dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai efisiensi justru memperlambat semangat dan pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya.
Wacana ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran krisis di kalangan pejabat, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran negara lebih tepat sasaran di tengah tekanan global.***
