BP2MI Kena Dampak Peretasan Pusat Data Nasional

BP2MI Kena Dampak Peretasan Pusat Data Nasional

Fajarasia.id – Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berdampak kepada sistem data yang dikelola Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Akibatnya, data sebanyak lebih dari 5 juta pekerja migran Indonesia lenyap.

“Di hari pertama serangan siber ke PDN, saya langsung meminta laporan dari kepala pusat data dan informasi BP2MI. Serangan itu dialami juga, berdampak ke BP2MI,” kata Kepala BP2MI, Benny Rhamdani di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (30/6/2024).

Ia menyebut, sebanyak 5 juta lebih pekerja migran yang hilang akibat serangan peretas itu tersimpan dalam satu sistem. Sistem tersebut dikelola langsung Pusat Data dan Informasi BP2MI.

“Jadi ‘backup’ itu tidak hanya satu, tapi ada dua ‘backup’ yang selama ini dilakukan oleh BP2MI. Tapi untung kita masih punya backup yang satu lagi,” ucap Benny.

Menurut Benny, data yang hilang itu yang pertama mencakup data internal BP2MI, terutama terkait kepegawaian. Tapi yang terpenting adalah data 5 juta lebih pekerja migran Indonesia, mencakup identitas dan seluk beluk pekerjaan mereka.

“Jadi itu mencakup siapa mereka, berasal dari mana, sekarang sedang berada di negara apa, dan apa pekerjaan mereka. Lalu gajinya berapa, sedang bekerja di perusahaan apa, itu semua ada dalam sistem kita, bahkan titik koordinat dia,” ujar Benny.

Selanjutnya, Benny mengatakan, kehilangan data ini bisa berdampak buruk bagi para PMI secara pribadi dan negara. Dan yang pasti akan kesulitan melacak para pekerja di luar negeri untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap mereka.

“Anda bisa bayangkan kalau serangan ‘hacker’ itu berdampak pada hilangnya keseluruhan data 5.030.000 pekerja migran Indonesia. Otomatis negara akan kehilangan jejak untuk memastikan 5 juta pekerja kita ada di mana,” kata Benny.

Untuk itu, Benny berencana memperkuat perlindungan data para PMI dengan memperbanyak sistem penyimpanan cadangan. Nantinya BP2MI akan terus bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengantisipasi serangan-serangan siber.****

 

Pos terkait