Fajarasia.id – Polemik pembayaran proyek perbaikan rumah pascagempa di Kabupaten Alor kembali mencuat setelah sejumlah kontraktor mengadu ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Mereka mengaku belum menerima pelunasan meski pekerjaan telah rampung sejak 2016, sementara dana proyek disebut sudah dicairkan dari pusat dan bahkan diklaim telah dikembalikan.
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan perlunya penelusuran menyeluruh atas perbedaan keterangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait alur dana tersebut. “Kalau dananya sudah ditransfer, pasti ada bukti. Kalau benar sudah dikembalikan, juga harus ada bukti administrasinya. Jangan sampai ada hak masyarakat yang terabaikan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Senayan, Selasa (11/2/2026).
BAM DPR berkomitmen melakukan pengecekan kepada BNPB maupun pemerintah daerah, bahkan membuka opsi pemanggilan pihak terkait hingga kunjungan langsung ke Kabupaten Alor. Aher menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan bencana agar tidak merugikan kontraktor maupun masyarakat yang telah menjalankan kewajibannya.
