Fajarasia.id – Sebuah laporan terbaru dari Kongres Amerika Serikat memperingatkan bahwa konflik bersenjata antara China dan Taiwan berpotensi menjadi bencana ekonomi global berskala kataklismik. Dampaknya diproyeksikan memangkas Produk Domestik Bruto (PDB) dunia hingga 10 persen, setara dengan krisis keuangan global 2008 namun dengan skala kerusakan yang jauh lebih masif.
Mengutip Newsweek, Jumat (21/11/2025), laporan tahunan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS–China menegaskan bahwa Taiwan kini menjadi titik rawan paling kritis di dunia.
Kekhawatiran utama terletak pada posisi Taiwan sebagai pusat industri semikonduktor global. Pulau ini menguasai lebih dari 60 persen kapasitas produksi chip dunia, termasuk lebih dari 90 persen cip paling canggih yang menjadi tulang punggung teknologi modern seperti kecerdasan buatan (AI) dan kendaraan listrik.
Gangguan total terhadap produksi chip di Selat Taiwan akan melumpuhkan industri teknologi dan manufaktur global, sekaligus mengganggu rantai pasok internasional. Taiwan juga merupakan mitra dagang utama AS dan berada di jalur pelayaran tersibuk dunia, menjadikannya titik strategis yang tak tergantikan.
Secara geopolitik, laporan tersebut menyebut Taiwan sebagai “titik nyala” paling signifikan bagi potensi konflik militer antara AS dan China. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China disebut telah meningkatkan kemampuan militer, termasuk platform amfibi baru untuk serangan cepat, yang memungkinkan blokade atau invasi dengan minim peringatan.
Risiko eskalasi nuklir dan ekspansi geopolitik China di kawasan Indo-Pasifik juga menjadi sorotan. “Taiwan tetap menjadi titik nyala potensial paling signifikan untuk konflik militer antara AS dan China,” tulis laporan itu.
Di tengah ancaman tersebut, AS terikat oleh Taiwan Relations Act untuk memastikan pulau itu mampu mempertahankan diri. Namun, Washington masih mempertahankan kebijakan “ambiguitas strategis”, meninggalkan pertanyaan besar apakah AS akan turun langsung jika konflik pecah.
Laporan itu merekomendasikan Pentagon untuk mengevaluasi kembali kemampuan AS memenuhi kewajiban pertahanan, terutama jika harus menghadapi agresi simultan dari Rusia, Iran, atau Korea Utara.
Di sisi lain, analisis komisi tersebut mendapat penolakan dari akademisi China. Profesor Li Haidong dari Universitas Urusan Luar Negeri China menilai laporan itu sarat kepentingan politik. “Ini merupakan dokumen yang sangat dipolitisasi berdasarkan kesimpulan yang sudah ditetapkan sebelumnya,” tegasnya.****
