Fajarasia.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menanggapi unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) yang menyebut Presiden Prabowo Subianto dengan istilah “Presiden Pakak” di media sosial. Andre menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah sah dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan beradab.
“Kritik itu vitamin bagi pemerintah, silakan saja. Tapi jangan gunakan kata-kata yang tidak pantas untuk menyebut Presiden,” ujar Andre saat meresmikan BTS Telkomsel di Pariaman, Minggu (5/4/2026).
Istilah “pakak” dalam bahasa Minang berarti tuli, namun dalam praktik sehari-hari kerap digunakan sebagai umpatan. Andre menilai penggunaan istilah tersebut tidak mencerminkan tradisi kritik sehat di kalangan akademisi.
Andre juga mengingatkan mahasiswa agar melihat pembangunan secara menyeluruh, tidak hanya mengkritik pemerintah pusat. Ia menyoroti kondisi ekonomi Sumatera Barat yang masih tertekan dengan pertumbuhan sekitar 3 persen dan inflasi 6 persen, serta banyaknya infrastruktur jalan provinsi yang rusak.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran besar untuk pembangunan Sumbar, termasuk proyek perbaikan ruas Payakumbuh–Sitangkai senilai Rp 75 miliar, lanjutan Sitangkai–Batusangkar Rp 200 miliar, serta penanganan ruas Malalak dengan alokasi Rp 670 miliar hingga 2027. Program Inpres Jalan Daerah 2025 juga mengalokasikan Rp 600 miliar untuk Sumbar.
“Silakan kritik pemerintah secara fair dan objektif, tapi gunakan adab. Presiden adalah kepala negara yang harus kita hormati,” tegas Andre.****
