Fajarasia.co – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan transparan dalam mengusut penembakan Brigadir J sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam penembakan Brigadir J tersebut akan ditindak tegas.
“Karena ini juga menjadi penting bagi masyarakat yang beberapa waktu lalu mungkin menanyakan masalah terkait CCTV rusak yang tentunya ini juga menjadi hal-hal yang harus kita jelaskan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Dia juga resmi mencopot jabatan tiga perwira tinggi kepolisian berpangkat jenderal bintang 2 atau inspektur jenderal (Irjen) dan jenderal bintang satu atau brigadir jenderal (Brigjen) buntut tewasnya Brigadir Yosua.
Selain itu, sebanyak 25 personel kepolisian sudah diperiksa terkait dengan kasus tersebut. Dia memastikan timsus akan terus bekerja hingga membuat terang penembakan Brigadir Yosua.
Menanggapi hal itu, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Jatim meminta penanganan kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua diungkap secara transparan ke publik. Hal itu agar tidak menyebabkan keresahan dan antipati masyarakat.
“Kami menyikapi ini karena keresahan dan dorongan dari beberapa kelompok masyarakat. Sehingga kami DPD GAMKI Jatim menyampaikan sikap kami atas persoalan ini,” ujar Ketua DPD GAMKI Jatim, Arnold L Panjaitan, Minggu (7/8/2022).
Pihaknya juga mendukung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan pembersihan di internal Polri.
“Mendesak dan mendukung Kapolri melakukan pembersihan kepada oknum-oknum kepolisian yang tidak menjalankan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya Polri, baik di pusat maupun di daerah termasuk Provinsi Jawa Timur,” ujar Arnold.
Dia menambahkan, ada lima poin pernyataan sikap lengkap DPD GAMKI Jatim terkait kasus penembakan Brigadir Yosua.
Pertama, meminta penanganan kasus pembunuhan Brigadir J diungkap faktanya secara transparan ke publik dan dengan waktu yang secepat-cepatnya.
“Selanjutnya mendukung Kapolri melakukan pembersihan kepada oknum-oknum kepolisian yang tidak menjalankan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya Polri. Langkah tersebut baik di pusat maupun di daerah termasuk Provinsi Jatim,”ungkapnya.
Sedangkan yang ketiga, Kapolri harus tegas menindak oknum-oknum kepolisian yang melakukan perbuatan yang bisa menjadi preseden buruk . Sehingga kepercayaan masyarakat kepada Polri tetap terjaga.
Keempat, jika Tim Khusus yang dibentuk Kapolri tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir J dengan cepat, maka pihaknya meminta Kapolri mempertimbangkan untuk mengganti dengan yang dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cepat serta terbuka, agar pelaku dapat ditindak setegas-tegasnya.
“Terakhir, kasus oknum berulah sudah sangat sering terjadi di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur. Oleh karena itu, dia meminta agar Kapolda Jatim menertibkan dan menindak tegas oknum yang mencoreng nama baik institusi,” pungkasnya. ****
