Fajarasia.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong Polri segera mengambil langkah tegas terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sahroni menilai, status Listyo Sigit sebagai perwira tinggi yang masih aktif sebagai anggota Polri berpotensi memengaruhi kelancaran proses hukum. Karena itu, ia mengusulkan agar Listyo juga diberhentikan apabila bukti pelanggaran yang menjeratnya telah cukup kuat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni setelah Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP), Kamis (12/11/2026).
Sahroni mengapresiasi keputusan Polri tersebut. Menurut dia, pemberhentian Ahrie dapat membantu memperlancar proses pemeriksaan hingga persidangan perkara dugaan penyadapan.
“Tentunya saya setuju dengan langkah ini karena Ahrie Sonta memang terbukti melakukan hal yang disangkakan. Selain itu, beliau dipecat kan memang tujuannya, selain karena sudah terbukti dan tersangka, buktinya juga jelas. Hal ini juga agar lebih memudahkan dalam pemeriksaan dan persidangan nanti,” kata Sahroni saat dihubungi.
Ia kemudian menyinggung posisi Listyo Sigit yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus dalam proses penanganan perkara tersebut.
“Untuk Listyo Sigit, kalau memang sekarang posisi dia sebagai perwira tinggi dan jenderal aktif, itu bisa mengganggu proses hukum, ya seharusnya bisa saja asal bukti-buktinya sudah kuat,” ujarnya.
Meski demikian, Sahroni menyebut keputusan pemberhentian tidak harus menjadi langkah permanen apabila dalam pemeriksaan berikutnya Listyo Sigit tidak terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Menurutnya, terdapat kemungkinan pemulihan nama baik maupun jabatan apabila yang bersangkutan nantinya dinyatakan tidak bersalah.
“Kalaupun nanti di persidangan tidak terbukti, kan bisa direhabilitasi nama dan posisi jabatannya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Irjen Ahrie Sonta. Hasil persidangan memutuskan Ahrie dijatuhi sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela.
Selain itu, Ahrie juga dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Dalam perkembangan kasus ini, Ahrie Sonta telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Selain dirinya, penyidik juga menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.
Penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka tambahan dalam perkara tersebut.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyampaikan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dugaan penyadapan tersebut disebut tidak hanya menyasar Presiden. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga diduga menjadi sasaran.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa didasarkan pada prosedur penegakan hukum yang sah. Penyidik juga mendalami dugaan upaya penghapusan rekam jejak digital.
Kasus ini kini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum serta perlindungan privasi pejabat negara dan masyarakat.****
