Fajarasia.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026).
Gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Dalam perkara ini, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Berdasarkan jadwal dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, persidangan kali ini mengagendakan penyampaian replik dari penggugat secara elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat secara langsung.
Pejabat Humas PTUN Jakarta, Febriana Permadi, membenarkan agenda persidangan tersebut. Ia menyebut sidang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB.
“Iya betul, agendanya demikian, untuk bukti diadakan secara tatap muka. Betul pukul 10.00 WIB,” ujar Febriana saat dikonfirmasi.
Dalam gugatan tersebut, PT Mercy Toga Kirana meminta majelis hakim membatalkan Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan ijazah.
Penggugat menilai keputusan tersebut memiliki sejumlah persoalan administratif, mulai dari dugaan cacat substansi karena dinilai tidak didasarkan pada dokumen primer, hingga dugaan cacat prosedur terkait kewenangan pejabat yang menerbitkannya.
Selain itu, penggugat juga mempersoalkan penerbitan keputusan tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan format elektronik serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Melalui petitumnya, PT Mercy Toga Kirana meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan keputusan penyetaraan ijazah tersebut batal atau tidak sah.
Penggugat juga meminta tergugat diwajibkan mencabut keputusan tersebut secara permanen serta menghapusnya dari buku register negara paling lambat 60 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Tidak hanya itu, penggugat meminta tergugat memberikan jawaban tertulis dan lengkap atas permohonan klarifikasi administratif yang telah disampaikan pada 11 Februari 2026. Jawaban tersebut diminta diberikan paling lambat 30 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Seluruh tuntutan tersebut masih merupakan dalil dan permohonan pihak penggugat yang harus diperiksa dalam proses persidangan. Majelis hakim nantinya akan menilai berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Sidang lanjutan ini menjadi bagian dari proses hukum untuk menguji keabsahan keputusan administrasi penyetaraan ijazah yang menjadi objek sengketa.*****
