Fajarasia.id – Badan Pengkajian MPR RI menyoroti sejumlah persoalan dalam praktik demokrasi di Indonesia, mulai dari maraknya politik uang (money politic), pragmatisme partai politik, hingga lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” yang digelar di kawasan Jati Kesuma, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (2/11/2026).
Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna H. Laoly, mengatakan partai politik memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral serta etika dalam menentukan kebijakan.
Namun, menurut Yasonna, praktik politik yang semakin pragmatis menjadi tantangan serius bagi demokrasi. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap proses rekrutmen politik dan penentuan calon pemimpin, termasuk dalam pemilihan kepala daerah.
Ia menilai tingginya biaya rekrutmen politik berpotensi mendorong praktik politik uang yang dapat merusak kualitas demokrasi.
“Money politic-nya begitu. Itu sekarang bagaimana mengoreksi itu? Ya bagaimana mengoreksi dari mana kita mulai? Menyoroti juga sekarang seharusnya DPR yang punya fungsi konstitusional untuk mengawasi kok seolah-olah tidak terjadi dengan baik,” ujar Yasonna, Selasa (3/11/2026).
Yasonna juga mengingatkan DPR agar melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas konstitusionalnya, terutama dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya diposisikan seolah-olah harus berterima kasih atas program pemerintah, karena berbagai program tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak rakyat.
“Karena itu, partai politik, DPR khususnya harus sudah mulai melakukan langkah-langkah introspeksi,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, anggota Badan Pengkajian MPR RI Endang Setyawati Thohari turut menyoroti pentingnya kedaulatan Indonesia dalam mengelola kekayaan sumber daya hayati. Ia menilai regulasi mengenai sumber daya genetik perlu diperkuat agar potensi lokal Indonesia tidak justru lebih banyak dikembangkan dan memperoleh pengakuan hukum dari negara lain.
Sementara itu, anggota Badan Pengkajian MPR RI Guntur Sasono menilai praktik demokrasi masih dihadapkan pada persoalan mahalnya biaya untuk memperoleh kekuasaan politik.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena “demokrasi wani piro”, ketika kekuatan uang berpotensi lebih menentukan dibandingkan kualitas dan kapasitas calon pemimpin.
Guntur mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat mengancam substansi demokrasi apabila tidak segera dibenahi.
Sorotan lainnya disampaikan anggota Badan Pengkajian MPR RI Denty Eka Widi Pratiwi mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembalut perempuan. Ia menilai pembalut merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesehatan dan martabat perempuan sehingga kebijakan perpajakannya perlu mendapat perhatian.
Di sisi lain, Erna Sari Dewi mempertanyakan belum terintegrasinya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah secara nasional.
Menurutnya, diperlukan sistem atau dashboard kinerja nasional agar masyarakat dapat mengetahui gambaran menyeluruh mengenai kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah.
“Pertanyaan saya, apakah kita sudah punya sistem nasional yang terintegrasi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah? Atau kita sudah punya belum dashboard kinerja nasional? Kan nggak ada,” ujarnya.
Anggota Badan Pengkajian MPR RI lainnya, Ivanda Awalina Firdausi Sukandar, menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus dirasakan hingga tingkat daerah. Hal tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, keadilan ekonomi, hingga pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih.
Ia mencontohkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
“Saya jawab bahwa itu hak asasi, hak manusia, hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan udara bersih, namun itu saja sulit didapatkan,” tuturnya.
FGD tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, yakni Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen Medan Marlan Hutahaean, Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara Adil Arifin, serta Direktur Eksekutif Perkumpulan Sudut Muda Inspirasi (SMI) Kristian Redison Simarmata.
Berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembahasan Badan Pengkajian MPR RI dalam melihat tantangan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Penguatan partai politik, pembenahan fungsi lembaga perwakilan, serta peningkatan kualitas pengawasan dinilai menjadi bagian penting agar demokrasi berjalan sesuai amanat Pancasila dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.***
