Fajarasia.id — Rencana pemerintah memindahkan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai sorotan dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan agar eksekusi translokasi satwa langka tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa kajian ilmiah yang komprehensif dan terbuka.
Firman menyatakan, secara prinsip ia mendukung penuh pembentukan populasi kedua (second habitat) sebagai langkah strategis mencegah kepunahan Badak Jawa. Namun, dengan populasi global yang kini tersisa sekitar 80 ekor dan seluruhnya terpusat di Ujung Kulon, setiap langkah pemindahan memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi.
“Saya mendukung gagasan untuk memiliki populasi kedua Badak Jawa. Itu keniscayaan konservasi. Tapi saya sangat mengkritisi cara dan waktunya. Jangan tergesa-gesa. Ini bukan seperti memindahkan kambing, ini memindahkan satwa paling langka di dunia,” ujar Firman melalui keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Firman, keberlangsungan hidup Badak Jawa menyangkut tanggung jawab Indonesia di mata dunia, sehingga pemerintah tidak boleh mengambil langkah spekulatif yang berisiko mengancam populasi tersisa.
Setidaknya ada lima kerawanan utama yang harus dijawab pemerintah sebelum merealisasikan pemindahan tersebut:
-
Risiko kematian akibat stres: Badak Jawa sangat sensitif terhadap tekanan. Proses penangkapan, pembiusan, hingga perjalanan jauh dari Banten ke Banyuwangi berpotensi memicu stres berat yang fatal bagi keselamatan satwa.
-
Kesesuaian daya dukung habitat: Kondisi ekologis Alas Purwo—mulai dari ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, kualitas air, karakteristik tanah, hingga area berkubang—harus dibuktikan melalui riset jangka panjang, bukan sekadar pengamatan awal.
-
Ancaman penularan penyakit: Perpindahan lintas wilayah membuka risiko terbawanya patogen dari habitat asal maupun paparan penyakit lokal baru. Dibutuhkan protokol karantina ketat dan kajian epidemiologi sebelum translokasi.
-
Kerentanan perburuan liar dan konflik: Tingginya nilai cula badak di pasar gelap menuntut jaminan sistem pengamanan kawasan yang berlapis di Alas Purwo, sekaligus mitigasi potensi konflik dengan aktivitas warga sekitar.
-
Dampak terhadap keragaman genetik: Pemilihan individu harus memperhitungkan profil genetik dan kemampuan reproduksi agar tidak melemahkan laju perkembangbiakan alami di Ujung Kulon maupun memicu masalah genetik di lokasi baru.
Usulkan Tim Independen dan Uji Coba Bertahap
Atas pertimbangan tersebut, Firman mendesak pemerintah menunda rencana pemindahan hingga seluruh parameter kesiapan terukur secara ilmiah. Ia meminta pembentukan tim kajian independen yang melibatkan pakar badak, dokter hewan, ahli genetika, ahli ekologi, serta perwakilan masyarakat lokal dengan mengacu pada standar International Union for Conservation of Nature (IUCN).
“Kajiannya harus mengikuti standar IUCN, harus transparan, dan harus dibuka ke publik. Jangan kajian tertutup yang hanya untuk melegitimasi proyek,” tegasnya.
Sebagai jalan tengah, Firman mengusulkan skema tahapan terukur sebelum pemindahan populasi dilakukan. Tahap awal berupa penyiapan kawasan Alas Purwo selama dua hingga tiga tahun, mencakup pembangunan fasilitas suaka (sanctuary) dan penguatan sistem pengamanan.
Apabila dinyatakan layak, uji coba dapat dimulai dengan memindahkan satu hingga dua ekor badak jantan disertai pemantauan intensif selama satu hingga dua tahun. Pemindahan lanjutan baru boleh dipertimbangkan setelah evaluasi membuktikan proses tersebut aman bagi keberlangsungan spesies.
“Lebih baik kita terlambat dua tahun karena kajian yang matang, daripada kita terburu-buru dan kehilangan satu ekor Badak Jawa pun. Kalau sampai gagal, Indonesia akan dicatat sejarah sebagai negara yang membuat Badak Jawa punah,” kata Firman.
Sebagai tindak lanjut pengawasan, Firman berencana mendorong Komisi IV DPR RI untuk segera memanggil Kementerian Kehutanan guna meminta penjelasan terbuka mengenai dasar ilmiah, perencanaan anggaran, serta kesiapan teknis di balik program konservasi tersebut.***





