Fajarasia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan agenda resmi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB tersebut, rapat paripurna kali ini berfokus pada pembahasan dua rancangan regulasi utama, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang (UU) serta RUU tentang Statistik.
Pada agenda pertama, forum tertinggi di parlemen itu akan mendengarkan penyampaian pendapat dari masing-masing fraksi terkait RUU tentang Tata Cara Pembentukan UU. Regulasi ini merupakan usul inisiatif dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Setelah penyampaian pandangan fraksi, rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mengesahkan draf tersebut menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
Selanjutnya pada agenda kedua, rapat paripurna akan meminta persetujuan seluruh anggota dewan mengenai perpanjangan waktu pembahasan untuk RUU tentang Statistik. Agenda ini juga akan ditutup dengan pengambilan keputusan bersama.
Agenda Padat di Alat Kelengkapan Dewan
Selain menggelar rapat paripurna, agenda parlemen pada hari yang sama juga diwarnai oleh sejumlah pertemuan penting di tingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dijadwalkan melangsungkan rapat koordinasi guna menyusun daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027.
Sementara itu, sejumlah komisi juga menggelar rapat terkait isu strategis dan legislasi sektoral, antara lain:
-
Komisi I DPR RI: Menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami substansi RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).
-
Komisi II DPR RI: Melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang berbagai kelompok perempuan guna menyerap aspirasi terkait penyusunan RUU tentang Pemilu.
-
Komisi XIII DPR RI: Mengadakan rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Komnas Perempuan. Pertemuan ini difokuskan untuk mengevaluasi capaian kinerja, membahas program perlindungan saksi dan korban, serta meninjau tindak lanjut pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.****





