Fajarasia.id – Media sosial baru-baru ini digemparkan oleh narasi yang menjanjikan kemudahan luar biasa bagi para pengendara: pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis serta masa berlaku seumur hidup. Di tengah antusiasme warganet, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bergerak cepat memberikan klarifikasi tegas bahwa kabar tersebut sepenuhnya tidak benar alias hoax.
Melalui akun Instagram resminya, Korlantas Polri menegaskan bahwa narasi bebas biaya dan tanpa masa kedaluwarsa itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak lekas percaya pada informasi liar yang berseliweran di dunia maya.
“Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya kebijakan SIM tanpa biaya atau berlaku seumur hidup, dan itu hoax!” tulis pihak Korlantas, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, Korlantas mengingatkan bahwa seluruh ketentuan mengenai penerbitan serta perpanjangan dokumen berkendara telah diatur secara ketat demi menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Kebijakan biaya penerbitan sendiri berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020. Seluruh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Korps Bhayangkara wajib disetorkan langsung ke Kas Negara guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Lantas, mengapa SIM tidak bisa diberlakukan seumur hidup? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3), SIM memiliki fungsi krusial yang tidak sekadar menjadi kartu identitas biasa, melainkan:
-
Bukti Kompetensi: Menunjukkan bahwa pemegang dokumen telah lulus uji kecakapan dalam mengoperasikan kendaraan bermotor.
-
Registrasi Resmi: Memuat data identitas lengkap pengemudi kendaraan bermotor secara terpadu.
-
Kepentingan Penegakan Hukum: Data registrasi pengemudi dimanfaatkan untuk mendukung proses penyelidikan, penyidikan, hingga identifikasi forensik oleh pihak kepolisian.
Masyarakat diimbau untuk senantiasa menyaring setiap informasi yang diterima dan memastikan kebenarannya hanya melalui kanal komunikasi resmi kepolisian sebelum membagikannya kembali kepada publik.****
