Fajarasia.id – Pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam mempercepat pendaftaran program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Hingga 5 November 2026, sebanyak 29,2 juta keluarga belum tercatat dalam program tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, jumlah keluarga yang telah mendaftar baru mencapai 18,8 juta atau sekitar 39,2 persen dari total target 48 juta keluarga.
Pemerintah menargetkan seluruh keluarga sasaran dapat terdata sebelum akhir Desember 2026. Karena itu, percepatan pendaftaran menjadi salah satu prioritas agar transformasi penyaluran bantuan sosial berjalan sesuai rencana.
Gus Ipul menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran agen yang bertugas membantu masyarakat melakukan registrasi.
Saat ini, lebih dari satu juta agen telah terdaftar. Namun, baru sekitar separuh dari jumlah tersebut yang aktif mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran.
Di sisi lain, kecepatan pendaftaran justru mengalami penurunan. Jika sebelumnya mampu mencapai 506.000 keluarga per hari, kini jumlahnya turun menjadi sekitar 377.000 keluarga per hari.
Padahal, untuk memenuhi target 48 juta keluarga hingga akhir Desember 2026, pemerintah membutuhkan rata-rata pendaftaran sekitar 521.000 keluarga setiap hari.
Untuk mengatasi perlambatan tersebut, Gus Ipul menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan satuan tugas (satgas) di daerah guna memastikan proses pendaftaran berjalan lebih cepat dan terarah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengusulkan evaluasi capaian pendaftaran setiap pekan. Pemerintah turut mempertimbangkan pemberian insentif fiskal bagi daerah dengan kinerja terbaik.
Sebaliknya, daerah yang mencatatkan capaian rendah akan dipublikasikan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memprioritaskan keluarga yang selama ini menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), termasuk masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa terdaftar dalam program Perlinsos Digital tidak berarti seseorang otomatis menjadi penerima bantuan sosial.
Penentuan kelayakan tetap mengacu pada sistem yang terhubung dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan demikian, keputusan penerima bantuan tidak ditentukan oleh agen maupun petugas yang membantu proses pendaftaran.
Masyarakat yang dinilai memenuhi persyaratan juga diberikan kesempatan untuk mengusulkan rekening bank atas nama sendiri sebagai rekening penyaluran bantuan.
Program Perlinsos Digital merupakan bagian dari upaya pemerintah membenahi sistem perlindungan sosial agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan terintegrasi.
Pemerintah menargetkan sistem penyaluran bantuan sosial secara digital tersebut mulai diterapkan pada kuartal I-2027.***
