Fajarasia.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menargetkan berbagai pekerjaan pemulihan dapat diselesaikan hingga akhir 2026.
Tito mengatakan, sebanyak 29 kementerian dan lembaga telah memperoleh persetujuan anggaran untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi tersebut. Karena itu, ia meminta seluruh instansi terkait segera merealisasikan program yang telah direncanakan.
“Target ribuan kegiatan, mulai dari sekolah, rumah, jalan, jembatan, kafe, warung, dan lain-lain segera dikerjakan,” kata Tito, Selasa (27/10/2026).
Menurut Tito, sebagian besar layanan pemerintahan dan fasilitas publik di wilayah terdampak kini telah kembali berfungsi. Rumah sakit umum dan puskesmas juga sudah beroperasi, sementara pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG relatif lancar.
Akses jalan nasional dan provinsi di sebagian besar wilayah terdampak juga telah kembali fungsional. Pemerintah bahkan telah membangun sejumlah jembatan permanen untuk menggantikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Tito turut mengapresiasi peran TNI dan Polri yang terlibat dalam pembangunan jembatan, fasilitas sanitasi, serta sarana penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Meski demikian, proses pemulihan belum sepenuhnya berjalan mulus. Bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor kembali merusak sejumlah ruas jalan dan jembatan, termasuk akses menuju Bireuen, Aceh.
Enam Wilayah Jadi Perhatian
Tito menyebut sejumlah daerah masih membutuhkan perhatian khusus dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Wilayah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Tapanuli Tengah, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman.
Pemerintah, lanjut dia, telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun.
Pemerintah juga mengusulkan agar anggaran pemulihan yang belum dapat direalisasikan pada 2026 dialihkan ke 2027. Langkah ini diperlukan untuk memastikan program yang tertunda tetap berjalan, sekaligus mengakomodasi kebutuhan penanganan kerusakan akibat bencana susulan.
Tito berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin diperkuat agar pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan kehidupan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat.
Percepatan tersebut dinilai penting agar masyarakat di wilayah terdampak tidak hanya kembali memperoleh akses terhadap fasilitas dasar, tetapi juga dapat memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi mereka setelah bencana.****
