Fajarasia.id – Persetujuan DPR RI terhadap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru dinilai menjadi momentum untuk melanjutkan transformasi Polri yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir. Kalangan analis mengingatkan agar kepemimpinan baru tidak memulai perubahan dari awal, melainkan memperkuat fondasi yang sudah ada sekaligus melakukan perbaikan pada aspek yang masih perlu dibenahi.
Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai gagasan “Polisi Bersama Masyarakat” yang diusung Suyudi menunjukkan arah keberlanjutan reformasi institusi kepolisian. Menurutnya, konsep tersebut merepresentasikan perkembangan cara pandang dalam membangun hubungan antara Polri dan masyarakat.
“Dulu masyarakat lebih banyak diposisikan sebagai objek pelayanan. Kini pendekatannya bergeser. Polisi dan masyarakat ditempatkan sebagai mitra dalam menjaga keamanan,” ujar Ngasiman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/10).
DPR RI pada Kamis menyetujui Suyudi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, setelah sebelumnya memperoleh persetujuan secara aklamasi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.
Menurut Ngasiman, istilah “bersama masyarakat” bukan sekadar slogan baru. Gagasan tersebut mencerminkan upaya membangun keamanan sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, hingga pelaku usaha.
Ia menilai tantangan Polri ke depan tidak hanya berkutat pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, adil, transparan, dan mudah diakses.
Konsep tersebut, lanjut dia, sejalan dengan gagasan “Sabuk Kamtibmas” yang menempatkan keamanan sebagai sebuah ekosistem. Dalam model ini, keamanan tidak semata bertumpu pada aparat penegak hukum, melainkan diperkuat oleh partisipasi publik, teknologi, sistem deteksi dini, serta jejaring sosial yang ada di masyarakat.
“Keamanan yang kuat lahir dari kolaborasi. Polisi tetap menjadi institusi utama penegakan hukum, tetapi masyarakat juga menjadi bagian penting dari sistem keamanan itu sendiri,” katanya.
Ngasiman juga menyoroti pengalaman Suyudi di sejumlah posisi strategis, termasuk saat memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN). Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks dan lintas sektor.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kepemimpinan baru akan menghadapi ujian terbesar dalam menerjemahkan berbagai gagasan tersebut ke dalam kebijakan dan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Transformasi tidak boleh berhenti pada jargon. Fondasi sudah dibangun melalui Polri Presisi, regulasi juga semakin mendukung. Tantangannya sekarang adalah melanjutkan yang sudah berjalan baik, memperbaiki yang masih kurang, dan memastikan masyarakat merasakan hasilnya secara nyata. Jangan mulai dari nol,” ujarnya.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Suyudi menjadikan “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai tema utama arah kepemimpinannya jika memimpin Korps Bhayangkara.***
