Fajarasia.id — Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk meningkatkan nilai ekonomi rumput laut sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satunya melalui Rencana Aksi Nasional Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi (ISDAP) 2026-2030.
Rencana tersebut disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sebagai pedoman pengembangan rumput laut dari sektor budi daya hingga industri pengolahan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk menjadikan rumput laut sebagai komoditas strategis. Pengembangannya, kata dia, tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi, tetapi harus diarahkan pada penciptaan produk bernilai tambah.
“Produksi rumput laut kita nomor dua di dunia. Tetapi dari luasan laut kita, panjangnya pantai kita, dan jumlah pulau-pulau kita, seharusnya Indonesia nomor satu,” ujar Rachmat dalam National Seaweed Forum 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Berdasarkan data pemerintah, produksi rumput laut Indonesia mencapai 10,81 juta ton pada 2024, atau sekitar 29,6 persen dari produksi rumput laut dunia.
Melalui ISDAP 2026-2030, pemerintah ingin mengintegrasikan rantai usaha rumput laut mulai dari pembudidaya, pengolahan pascapanen, industri, logistik, pembiayaan hingga pasar.
Rencana aksi tersebut mencakup lima fokus utama, yakni peningkatan produksi dan mutu, pengembangan industri dan akses pasar, penguatan riset serta inovasi, perluasan pembiayaan dan investasi, serta pembenahan ekosistem, regulasi dan kelembagaan.
Pemerintah juga mendorong perubahan cara pandang terhadap sektor rumput laut. Pengembangan tidak lagi semata mengejar volume produksi, tetapi meningkatkan kualitas dan nilai produk.
Transformasi itu mencakup pergeseran dari volume ke nilai, dari komoditas ke industri, serta dari pengembangan yang berjalan sendiri-sendiri menuju ekosistem yang terintegrasi.
Dengan hilirisasi, rumput laut diharapkan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi berbagai produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Kebijakan tersebut sejalan dengan RPJMN 2025-2029 yang menempatkan rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan nasional. Pemerintah menargetkan produksi meningkat dari sekitar 11,64 juta ton pada 2025 menjadi 14,14 juta ton pada 2029.
Pada periode yang sama, nilai ekspor rumput laut ditargetkan naik dari sekitar US$570 juta menjadi US$900 juta.
Rachmat menegaskan pemerintah tidak ingin rencana tersebut berhenti sebagai dokumen kebijakan. Implementasi di lapangan menjadi kunci agar manfaat pengembangan rumput laut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita tidak cukup hanya menyiapkan rencana, kita harus melakukan langkah aksi,” kata dia.
Untuk mencapai target itu, pemerintah akan mendorong peningkatan produktivitas budi daya, pengembangan industri pengolahan, penelitian spesies dan produk baru, penguatan regulasi, serta pembukaan akses pembiayaan dan investasi.
Pelaksanaan ISDAP juga membutuhkan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, mitra pembangunan, hingga pembudidaya rumput laut.
Pemerintah akan berperan dalam sinkronisasi kebijakan dan penyediaan dukungan infrastruktur serta pembiayaan. Sementara dunia usaha diharapkan menjadi penggerak hilirisasi dan penciptaan nilai tambah.
Bagi masyarakat pesisir, pengembangan tersebut diharapkan membuka peluang peningkatan pendapatan melalui rantai usaha rumput laut yang lebih panjang dan terintegrasi.
“Mari kita bersinergi mengolah rumput laut dengan panduan ISDAP 2026-2030 dalam rangka menciptakan nilai tambah yang inklusif dan merata serta memperkuat daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Rachmat.****
