Fajarasia.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap rangkaian serangan yang menghantam Bandara Internasional Riyadh, Arab Saudi, dalam beberapa hari terakhir. PBB juga meminta agar pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum internasional.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyatakan keprihatinannya atas serangan berulang yang disebut dilakukan kelompok Houthi terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi. Menurut dia, serangan terbaru di bandara utama Riyadh menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, baik dari kalangan warga Arab Saudi maupun warga negara asing.
Turk menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum humaniter internasional. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang terjadi selama konflik harus diselidiki secara independen.
“Semua pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Ia menilai dampak konflik yang berkepanjangan telah memperburuk penderitaan masyarakat sipil, tidak hanya di Yaman tetapi juga di Arab Saudi. Situasi tersebut, kata Turk, menjadi pengingat bahwa eskalasi permusuhan hanya akan menambah korban tanpa memberikan kepastian berakhirnya konflik.
PBB juga menyerukan seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri dan mengedepankan perlindungan warga sipil. Selain menghormati prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam konflik bersenjata, langkah deeskalasi dinilai penting guna mencegah jatuhnya korban lebih banyak.
Dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh dilaporkan menjadi sasaran serangan berulang. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyebut serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara serangan yang terjadi sehari kemudian menyebabkan satu orang tewas dan 11 lainnya terluka.
Serangan tersebut dilaporkan menghantam dua terminal penumpang dan memicu kebakaran, sehingga menambah kekhawatiran terhadap keamanan fasilitas sipil di tengah konflik yang terus berlangsung di kawasan tersebut.***
