Fajarasia.id – Komunitas Pengguna Kapal Penyeberangan Nusantara (KPK-PN) menilai PT ASDP Indonesia Ferry telah mengambil langkah tepat dalam menangani kebakaran KMP Batumandi di alur masuk Pelabuhan Merak, Banten. Penanganan yang mengutamakan keselamatan penumpang dinilai menjadi aspek terpenting dalam menghadapi keadaan darurat pelayaran.
Koordinator KPK-PN, Maruly Hendra Utama, mengatakan keberhasilan penanganan insiden kapal terbakar tidak semata-mata diukur dari kondisi akhir kapal. Aspek keselamatan jiwa, keamanan pelayaran, mitigasi risiko lingkungan, serta kepatuhan terhadap prosedur dan investigasi juga harus menjadi pertimbangan.
“Penanganan insiden kapal terbakar tidak dapat dinilai hanya dari kondisi akhir kapal, tetapi harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan prioritas penyelamatan jiwa, keamanan pelayaran, mitigasi risiko lingkungan, serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan investigasi,” kata Maruly di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Maruly, yang pernah mengikuti pelatihan health, safety, and environment (HSE) serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3), menilai penanganan keadaan darurat membutuhkan keputusan yang cermat dengan mempertimbangkan berbagai risiko secara bersamaan.
Menurut dia, tindakan terburu-buru tanpa memperhitungkan kondisi kapal, keselamatan awak dan penumpang, serta aktivitas pelabuhan berpotensi memunculkan persoalan baru.
Dalam konteks tersebut, penanganan kebakaran tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Pengamanan alur pelayaran, pencegahan pencemaran laut, pemeriksaan kondisi kapal, dan kebutuhan investigasi juga perlu diperhatikan.
“Dari perspektif itu, langkah-langkah tanggap darurat ASDP patut diapresiasi,” ujarnya.
Kebakaran KMP Batumandi terjadi di alur masuk Pelabuhan Merak. Menurut KPK-PN, koordinasi ASDP bersama Kementerian Perhubungan menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan insiden berjalan optimal.
KPK-PN juga menyoroti pentingnya pengamanan penumpang, pendataan korban dan pengguna jasa, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mengurangi risiko lanjutan setelah kejadian.
Di sisi lain, keberlangsungan layanan penyeberangan Merak turut menjadi perhatian. Pengaturan operasional diperlukan agar mobilitas masyarakat tetap terlayani tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
Maruly menilai sinergi antara operator kapal, regulator, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transportasi penyeberangan nasional.
ASDP juga disebut mendukung pengamanan lokasi kapal dan koordinasi persiapan operasi pengangkatan KMP Batumandi dengan tetap memperhatikan keselamatan pelayaran.
Selain penanganan darurat, KPK-PN mengapresiasi upaya koordinasi untuk memastikan hak-hak penumpang terdampak tetap diperhatikan. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Raharja, dan pihak asuransi menjadi bagian dari tindak lanjut, termasuk pendataan serta proses klaim sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut KPK-PN, komunikasi terbuka dan penyampaian informasi yang akurat juga penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
KPK-PN berharap seluruh pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap insiden tersebut. Evaluasi diperlukan untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran, meningkatkan kesiapan menghadapi keadaan darurat, serta mencegah kejadian serupa terulang.
Komunitas itu menegaskan bahwa keselamatan transportasi laut membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, operator, dan pengguna jasa.
Dengan demikian, penanganan insiden KMP Batumandi diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan darurat, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan layanan penyeberangan nasional.****
