Fajarasia.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Ia mengingatkan pemerintah agar memperkuat langkah antisipasi karena fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya pada Desember 2026.
Menurut Daniel, kebakaran yang terus berlangsung di Kalimantan, Sumatra, hingga Sulawesi berpotensi semakin parah apabila peningkatan suhu dan kondisi kering terjadi menjelang akhir tahun.
Ia khawatir, kebakaran yang tidak segera dikendalikan akan memperbesar dampak lingkungan, termasuk peningkatan emisi karbon yang berpotensi memengaruhi kondisi iklim.
“Yang menjadi kekhawatiran kita, ini belum puncaknya. Puncaknya itu Desember. Masih lama, bahkan kalau misalkan kebakaran semakin jadi, karbon yang dikeluarkan itu semakin banyak, akhirnya memengaruhi anomali cuaca,” kata Daniel kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini agar kebakaran tidak semakin meluas ketika kondisi cuaca kian kering.
Menurut dia, dampak El Nino juga berpotensi berlanjut hingga 2027 apabila kebakaran dan kondisi cuaca ekstrem tidak ditangani secara efektif.
Selain memperkuat upaya pencegahan dan pemadaman, Daniel meminta pemerintah bersikap terbuka terhadap kemungkinan bantuan dari negara-negara ASEAN untuk menangani karhutla.
Ia menilai dukungan internasional tidak perlu dipersoalkan selama dapat membantu mempercepat penanganan bencana dan mengurangi dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Daniel menyinggung pengalaman penanganan bencana banjir di Sumatra dan Aceh sebagai contoh pentingnya dukungan berbagai pihak dalam proses pemulihan.
“Ya, saya enggak paham, kenapa. Enggak ada yang salah dengan itu. Tuh Aceh sudah membuktikan kok, malah pembangunan kembali Aceh berjalan dengan baik. Dengan waktu yang cukup juga bisa lebih cepat, itu pemerintah menjadi segera jelas,” ujarnya.
Daniel menegaskan, bantuan dari negara lain dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan koordinasi antarlembaga, kewenangan pemerintah, serta mekanisme kerja sama yang berlaku.
Daniel menilai antisipasi sejak dini menjadi penting agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah meluas. Pencegahan titik api, kesiapan personel, serta penguatan koordinasi penanganan bencana perlu menjadi perhatian.
Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dukungan yang tersedia untuk meningkatkan kapasitas penanganan karhutla, terutama jika kondisi cuaca semakin menyulitkan upaya pemadaman.
Dengan ancaman kebakaran yang berpotensi meningkat menjelang akhir tahun, langkah pemerintah dalam memperkuat pencegahan dan merespons situasi di lapangan akan menjadi faktor penting untuk menekan dampak terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi.
Bagi Daniel, keterbukaan terhadap kerja sama internasional merupakan salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan untuk mempercepat penanganan, tanpa mengesampingkan koordinasi dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat.****
