Batam Dibidik Jadi Pusat Data Global, Ini Syaratnya

Batam Dibidik Jadi Pusat Data Global, Ini Syaratnya

Fajarasia.id  – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mendukung langkah menjadikan Batam, Kepulauan Riau, sebagai salah satu pusat data berskala global. Pengembangan industri ini dinilai berpotensi memperkuat ekonomi digital Indonesia sekaligus membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, Indonesia perlu memanfaatkan perubahan ekonomi dunia, termasuk meningkatnya kebutuhan infrastruktur digital untuk mendukung perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Kalau kita tidak ikut berpikir maju, kita akan tertinggal. Batam punya peluang besar untuk mengambil bagian dalam perkembangan ini,” ujar Iftitah dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2026).

Menurut dia, pembangunan pusat data tidak semata-mata berkaitan dengan kemajuan teknologi. Investasi tersebut juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan perbaikan pendapatan.

“Kehadiran pusat data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, keterampilan, dan pendapatan yang lebih baik,” katanya.

Iftitah menilai, posisi strategis Batam dapat menjadi modal untuk menarik investasi lanjutan. Namun, peluang tersebut perlu didukung ekosistem industri yang andal, kepastian layanan, serta kesiapan tenaga kerja.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mempercepat proses perizinan investasi.

Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menyampaikan, proses perizinan yang sebelumnya membutuhkan waktu satu hingga dua tahun kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan.

Persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), misalnya, yang sebelumnya bisa memerlukan waktu enam bulan hingga dua tahun, kini rata-rata dapat diselesaikan paling lama 28 hari.

Percepatan perizinan tersebut diharapkan meningkatkan daya tarik Batam bagi investor yang ingin mengembangkan infrastruktur digital berskala besar.

Di balik peluang investasi, kebutuhan infrastruktur dasar menjadi tantangan yang perlu disiapkan secara matang. Industri pusat data membutuhkan dukungan listrik dan air yang memadai agar operasionalnya dapat berjalan secara berkelanjutan.

Untuk memenuhi kebutuhan air, BP Batam mendorong pembangunan fasilitas seawater reverse osmosis (SWRO), yakni teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar.

Langkah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri tanpa menambah beban pasokan air masyarakat yang bersumber dari waduk.

“Investasi harus berjalan bersama tanggung jawab. Kebutuhan air pusat data harus disiapkan dengan baik, termasuk melalui SWRO,” kata Iftitah.

Ia juga mendukung koordinasi BP Batam dengan pemerintah, penyedia energi, dan pelaku usaha untuk memastikan kesiapan pasokan listrik serta infrastruktur pendukung lainnya.

Selain itu, dialog terbuka dengan masyarakat dinilai penting agar manfaat dan dampak investasi dapat dipahami serta dikelola bersama.

Kementrans menekankan bahwa pertumbuhan industri pusat data harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga setempat.

Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri digital.

Dengan bekal tersebut, masyarakat Batam diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam masuknya investasi, tetapi juga dapat mengambil bagian sebagai tenaga kerja dan pelaku ekonomi.

“Daerah yang menjadi bagian dari infrastruktur penting ekonomi dunia, seperti Batam, akan memiliki nilai strategis. Tugas kita memastikan masyarakat setempat ikut tumbuh bersama investasi itu, melalui pekerjaan, keterampilan, dan pendapatan yang meningkat,” pungkas Iftitah.

Dukungan Kementrans ini menempatkan Batam sebagai salah satu wilayah yang berpeluang mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi digital global. Namun, keberhasilannya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, kepastian investasi, serta kemampuan memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.****

Pos terkait