Fajarasia.id – Pemerintah Indonesia menawarkan insentif berbasis pasar karbon sebagai daya tarik baru bagi investor global yang ingin menanamkan modal pada proyek-proyek ramah lingkungan di Tanah Air. Tawaran tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam forum tingkat tinggi yang mempertemukan para pelaku usaha internasional di New York, Amerika Serikat.
Dalam agenda High Level and CEO Forum on Low-Emission Rice and Sustainable Agriculture yang menjadi bagian dari rangkaian United Nations General Assembly (UNGA) ke-81 dan NY Climate Week 2026, Zulhas mempromosikan peluang investasi hijau yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui aksi penurunan emisi karbon.
Menurut dia, mekanisme pasar karbon dapat menjadi instrumen yang memperkuat daya tarik investasi berkelanjutan karena memberikan insentif atas capaian pengurangan emisi yang terukur.
“Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempertemukan kebutuhan pembiayaan aksi iklim dengan proyek yang dapat dijalankan di lapangan. Indonesia membutuhkan kemitraan yang mendukung penurunan emisi sekaligus meningkatkan produksi pangan, memberi manfaat bagi petani dan nelayan, serta menyelesaikan persoalan sampah,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).
Di hadapan lebih dari 20 chief executive officer (CEO) perusahaan global, Zulhas menawarkan peluang investasi pada tiga sektor utama, yakni pangan, persampahan, dan kelautan.
Pada sektor pangan, pemerintah membuka peluang pengembangan budidaya padi rendah emisi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan jejak karbon sektor pertanian. Menurut Zulhas, transformasi tersebut membutuhkan dukungan teknologi, pembiayaan, kepastian pasar, dan manfaat ekonomi yang jelas bagi petani.
“Indonesia ingin memperkuat ketahanan pangan sambil mengembangkan praktik pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan lebih rendah emisi,” katanya.
Sementara pada sektor persampahan, pemerintah mendorong investasi pada fasilitas pengolahan sampah yang mampu mengurangi timbunan limbah sekaligus menghasilkan nilai ekonomi, termasuk melalui pengembangan proyek waste to energy.
“Indonesia menghadapi kedaruratan sampah yang harus segera diatasi, salah satunya melalui waste to energy. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia mendorong investasi hijau sektor sampah sebagai prioritas,” ujar Zulhas.
Adapun di sektor kelautan, pemerintah menawarkan peluang investasi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk pengembangan karbon biru (blue carbon) yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulhas juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan memperkuat tata kelola perdagangan karbon. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya pasar karbon yang kredibel sekaligus menarik minat investor.
Upaya tersebut diperkuat dengan pembaruan regulasi perdagangan karbon oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk pengaturan pencatatan unit karbon dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Menurut Zulhas, Indonesia ingin menempatkan aksi iklim sebagai proyek nyata yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang terukur. Karena itu, investasi hijau tidak hanya diarahkan untuk menekan emisi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
“Pesan yang dibawa pemerintah ialah bahwa aksi iklim harus dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata: memiliki lokasi, pelaksana, kebutuhan pendanaan, ukuran keberhasilan, dan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap dapat memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang mampu menghubungkan ketahanan pangan, pengurangan emisi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.****
