Fajarasia.id – Risiko defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menembus batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai semakin nyata seiring tingginya harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut.
Sinyal peringatan tersebut muncul setelah sejumlah indikator utama yang sebelumnya hanya digunakan pemerintah dalam skenario risiko kini mulai menjadi kenyataan. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) hingga Agustus tercatat mencapai sekitar 89 dolar AS per barel, sementara kurs rupiah telah bergerak di atas level Rp 17.000 per dolar AS.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai kondisi tersebut membuat peluang defisit APBN melampaui 3 persen PDB tidak lagi sekadar asumsi.
Menurut dia, tekanan fiskal tidak hanya berasal dari meningkatnya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi, tetapi juga dari menyempitnya ruang fiskal ketika pemerintah tetap harus membiayai berbagai program prioritas.
“Parameter yang sebelumnya hanya ditempatkan sebagai skenario tekanan kini mulai menjadi realitas,” ujarnya.
Rizal mengatakan tantangan terbesar bukan hanya tingginya harga minyak dan melemahnya kurs rupiah, melainkan berapa lama kondisi tersebut bertahan. Jika tekanan berlangsung hingga akhir tahun dan harga energi domestik tidak disesuaikan, maka beban anggaran berpotensi semakin berat.
Dengan proyeksi defisit yang telah berada di level 2,85 persen PDB, ruang menuju batas 3 persen dinilai semakin tipis. Selisih sekitar 0,15 poin persentase membuat pemerintah harus bekerja lebih keras menjaga keseimbangan fiskal.
“Defisit di atas 3 persen bukan lagi risiko yang terlalu jauh,” kata Rizal.
Ia menambahkan, kemampuan pemerintah mempertahankan defisit di bawah ambang batas akan sangat bergantung pada kinerja penerimaan negara pada semester kedua tahun ini serta langkah reprioritisasi belanja.
Meski demikian, Rizal mengingatkan agar upaya menjaga disiplin fiskal tidak mengorbankan belanja produktif yang justru dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Berdasarkan perhitungannya, defisit APBN 2026 berpotensi bergerak di kisaran 2,9 persen hingga 3,1 persen terhadap PDB apabila tekanan harga minyak, pelemahan rupiah, dan tingginya beban subsidi energi terus berlanjut.
Di sisi lain, sebagian ekonom masih meyakini pemerintah mampu menjaga defisit tetap berada di bawah batas aman. Kepala Ekonom BCA, David E. Sumual, memperkirakan defisit APBN dapat bertahan di level sekitar 2,9 persen PDB.
Menurut dia, langkah rasionalisasi sejumlah pos anggaran, termasuk pengelolaan program prioritas, dapat menjadi penyangga di tengah tekanan eksternal yang meningkat.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom UOB Kay Hian, Surya Wijaksana. Ia menilai berbagai langkah efisiensi yang telah dilakukan pemerintah, ditambah penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terbantu oleh tingginya harga komoditas global, masih mampu menahan pelebaran defisit.
Meski begitu, Surya memperkirakan angka defisit tetap akan berada di atas target APBN, yakni pada rentang 2,7 persen hingga 2,9 persen PDB.
Perbedaan proyeksi tersebut menunjukkan satu benang merah yang sama, yakni kondisi fiskal nasional tengah menghadapi tekanan yang tidak ringan. Jika harga minyak tetap tinggi dan rupiah belum menunjukkan penguatan signifikan, pemerintah akan menghadapi ujian besar untuk menjaga defisit tetap berada dalam zona aman tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi.****
