Fajarasia.id – Pemerintah memastikan akan menyalurkan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Suntikan dana tersebut dijadwalkan mulai dicairkan pada Oktober hingga November 2026 guna menjaga kelancaran pembayaran klaim layanan kesehatan kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan tambahan dana itu telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara. Menurut dia, penguatan likuiditas diperlukan agar BPJS Kesehatan dapat memenuhi kewajiban pembayaran klaim secara berkelanjutan.
“Karena itu kami tadi laporkan kepada Bapak Presiden bahwa dalam APBN telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun,” kata Suahasil.
Ia menjelaskan, dana tambahan tersebut berada di luar alokasi pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang telah dianggarkan sekitar Rp47 triliun dalam APBN.
Menurut Suahasil, pencairan dana akan dilakukan secara bertahap mulai Oktober mendatang. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat arus kas BPJS Kesehatan sehingga pelayanan kepada peserta tetap berjalan optimal.
“Tambahan Rp20 triliun akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini dan juga bulan November, sehingga keuangan BPJS akan ter-cover dengan baik,” ujarnya.
Selain memberikan dukungan fiskal, pemerintah juga mendorong perbaikan dalam sistem pembiayaan program JKN. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran agar keberlangsungan program dapat terjaga.
Suahasil menekankan bahwa JKN merupakan salah satu program asuransi sosial terbesar di dunia. Saat ini, jumlah peserta yang terdaftar telah mencapai sekitar 286 juta jiwa, mencerminkan tingginya cakupan perlindungan kesehatan nasional.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap aktif membayar iuran sebagai bentuk gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Menurut dia, kontribusi peserta yang sehat menjadi penopang bagi peserta yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Kalau aktif mengiur, maka terjadi saling gotong royong. Yang sehat mengiur, jika ada yang sakit atau pada saatnya nanti sakit bisa ter-cover,” kata Suahasil.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya penyaluran bantuan iuran yang lebih tepat sasaran. Untuk itu, basis data penerima bantuan akan terus disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar manfaat program dapat diterima kelompok masyarakat yang benar-benar berhak.
Dengan tambahan dana Rp20 triliun yang mulai mengalir dalam waktu dekat, pemerintah berharap kondisi keuangan BPJS Kesehatan semakin stabil. Di saat yang sama, upaya peningkatan kepatuhan pembayaran iuran dan penyaluran bantuan yang lebih akurat diharapkan menjadi fondasi bagi keberlanjutan program JKN di masa mendatang.****
