Fajarasia.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, mendesak pemerintah segera mengambil keputusan terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah daerah yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) dan belanja pegawai lainnya.
“Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jangan sampai ada yang gajinya tidak dibayar tepat waktu. Kalau telat, yang rugi bukan cuma mereka, tapi juga pelayanan ke masyarakat,” tegas Kholid dalam rilis, Kamis (6/8/2026).
Ia menilai persoalan kekurangan anggaran belanja pegawai kini meluas dan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Karena itu, ia meminta pemerintah mempercepat penetapan tambahan TKD sebagai solusi bagi daerah dengan kemampuan fiskal terbatas.
Selain itu, Kholid mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran secara cermat. Belanja yang tidak prioritas harus dipangkas agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. “Ini bukan lagi persoalan satu-dua daerah. Skalanya sudah cukup luas dan bisa berdampak sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Kholid juga meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera merampungkan perhitungan kebutuhan tambahan TKD, melaporkannya kepada Presiden, serta memberikan kepastian kepada pemerintah daerah. “Jangan sampai ASN di daerah menanggung akibat dari proses administrasi yang berlarut-larut,” pungkasnya.***
