Fajarasia.id – Ketua Komisi Nasional Haji, Mustolih Siradj, menegaskan adanya sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah jika ingin menerapkan sistem “war ticket” dalam penyelenggaraan haji.
Menurut Mustolih, penguatan teknologi informasi menjadi hal krusial karena jutaan orang akan mengakses sistem dalam waktu bersamaan. “Kalau sistem IT-nya tidak kuat maka akan down, dan ini tentu akan menjadi persoalan,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti keterbatasan akses internet di berbagai wilayah Indonesia yang dapat menyulitkan calon jemaah. Faktor usia lanjut juga menjadi tantangan, karena banyak calon haji yang kesulitan memahami sistem berbasis digital.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa wacana “war ticket” masih sebatas opsi dan belum menjadi kebijakan resmi. Skema ini dipertimbangkan jika Arab Saudi menambah kuota haji secara signifikan, yang diproyeksikan bisa mencapai 5 juta jemaah pada 2030.
Dahnil menjelaskan, jika kuota Indonesia naik menjadi 500.000 jemaah, maka kebutuhan dana penyelenggaraan bisa melonjak lebih dari Rp 40 triliun, jauh di atas subsidi haji reguler saat ini yang mencapai Rp 18,2 triliun.
Meski demikian, sistem “war ticket” dinilai dapat menjadi alternatif untuk mengurangi antrean panjang keberangkatan haji. Pemerintah diingatkan agar memastikan kesiapan infrastruktur, literasi digital, serta skema pembiayaan sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan.****
