Fajarasia.id — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritisi pendekatan pemerintah dalam merespons kenaikan harga beras di pasar. Ia menilai langkah represif terhadap pedagang bukanlah solusi yang bijak, mengingat pemerintah memiliki instrumen yang cukup untuk mengendalikan harga secara sistemik.
“Ketika harga beras melonjak, seharusnya Bapanas dan Bulog bisa segera bertindak. Bukannya justru mencabut izin pedagang yang menjual di atas HET. Itu bukan cara yang adil,” ujar Alex dalam pernyataan resminya, Selasa (28/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Alex menanggapi keluhan dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu keras dalam mengatur harga jual beras.
Menurut Alex, pemerintah tidak perlu panik menghadapi fluktuasi harga beras. Dengan stok cadangan di gudang Bulog yang mencapai 3,8 juta ton dan musim panen yang segera tiba di awal 2026, ia menilai pemerintah memiliki cukup ruang untuk menyalurkan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak.
“Yang penting adalah memastikan subsidi, baik dalam bentuk bantuan pangan maupun beras SPHP, benar-benar sampai ke kelompok rentan,” jelasnya.
Sebagai Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI, Alex menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pembenahan sistem distribusi dan logistik beras. Menurutnya, rantai distribusi yang terlalu panjang menyebabkan biaya pengiriman membengkak dan berdampak pada harga jual di tingkat konsumen.
“Pemerintah perlu menyederhanakan jalur distribusi agar pedagang tidak terbebani ongkos kirim yang tinggi,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan dalam pengadaan gabah oleh Bulog yang diwajibkan membeli tanpa mempertimbangkan kualitas. Hal ini, menurutnya, membutuhkan kerja ekstra dari tim Bulog agar gabah yang dibeli tetap bisa diolah secara optimal.
“Kalau kualitas diabaikan, maka proses penanganan harus lebih cermat. Tim Bulog harus bekerja lebih keras,” tambahnya.
Alex menegaskan bahwa stabilisasi harga beras seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan adil, bukan dengan menekan pedagang kecil yang juga sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
“Distribusi yang efisien dan sistem logistik yang adil adalah kunci agar masyarakat di seluruh daerah bisa membeli beras dengan harga yang masuk akal,” tutupnya.****
