Fajarasia.id – Media sosial Filipina ramai dengan video ribuan orang berjalan kaki menuju kantor. Fenomena ini terjadi setelah pemerintah menetapkan status darurat energi nasional akibat krisis pasokan BBM.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif darurat energi. Departemen Energi (DOE) melaporkan cadangan minyak nasional hanya cukup untuk 45 hari. Menteri Energi Sharon Garin menyebut stok diesel dan avtur berada di level kritis, jauh di bawah standar aman 60–90 hari.
Krisis dipicu gangguan distribusi minyak mentah di Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah. Filipina yang 90% kebutuhan energinya bergantung pada impor, kini menghadapi lonjakan harga dan keterbatasan pasokan. Premi asuransi pengiriman yang tinggi juga memperburuk situasi.
Kebijakan pembatasan distribusi BBM membuat transportasi publik di Manila, Quezon City, dan Cebu lumpuh. Banyak operator jeepney dan bus menghentikan layanan karena harga BBM meroket. Akibatnya, warga terpaksa berjalan kaki. Harga pangan pun ikut naik karena biaya logistik melonjak.
Selain transportasi, pasokan listrik juga terancam. Sebagian pembangkit masih bergantung pada bahan bakar minyak sehingga krisis ini berpotensi memicu pemadaman bergilir.
Langkah Pemerintah
Negosiasi impor darurat dengan Rusia dan Amerika Latin.
Imbauan Work From Home (WFH) untuk mengurangi konsumsi BBM.
Subsidi transportasi publik agar tarif tetap terjangkau.
Percepatan proyek energi terbarukan seperti surya dan angin.
Deklarasi darurat memberi pemerintah wewenang mengendalikan harga dan distribusi stok. Namun, keberhasilan Filipina keluar dari krisis sangat bergantung pada kondisi global. Jika konflik di Timur Tengah berlanjut, Filipina bisa menghadapi masa sulit di pertengahan 2026.
Kesimpulan: Krisis energi Filipina bukan hanya soal pasokan BBM, tapi juga ujian besar bagi ketahanan ekonomi dan sosial. Pemerintah dituntut bergerak cepat agar warga tidak semakin terhimpit oleh dampak domino krisis ini.*****
