Fajarasia.id – Penutupan Selat Hormuz oleh Iran memicu kekhawatiran global, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak. Jalur vital distribusi energi dunia itu biasanya menyalurkan 20–30 persen perdagangan minyak global setiap harinya.
Lonjakan harga minyak diperkirakan menekan nilai tukar rupiah, subsidi energi, hingga daya beli masyarakat. Dampaknya, industri otomotif nasional berisiko mengalami perlambatan. “Biaya produksi bisa naik lebih dari 5 persen akibat kenaikan energi, ongkos logistik, dan parts impor,” ujar pakar otomotif ITB, Yannes Martinus Pasaribu.
Sejarah menunjukkan setiap krisis energi atau ekonomi selalu menekan penjualan mobil, mulai dari krisis finansial 2008, pandemi COVID-19, hingga penyesuaian harga BBM 2022. Kini, ancaman serupa kembali menghantui.
Data Gaikindo mencatat penjualan domestik 2025 turun 7,2 persen menjadi 803 ribu unit, sementara ekspor kendaraan utuh justru naik 9,7 persen. Namun, jika ketegangan di Timur Tengah berlarut, pasar ekspor ke kawasan itu yang menyumbang 11,8 persen bisa terganggu.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM membuka peluang bagi kendaraan listrik. Penjualan EV dan hybrid meningkat dari 103 ribu unit pada 2024 menjadi 175 ribu unit di 2025. Meski begitu, tanpa insentif dan kredit ramah konsumen, lonjakan harga minyak lebih mungkin menunda pembelian mobil baru ketimbang mendorong migrasi ke EV.
Yannes menekankan peran pemerintah sangat krusial: mencegah “double shock” berupa BBM mahal dan bunga kredit ketat, memberi stimulus tepat sasaran untuk EV dan kendaraan niaga, serta mempercepat diversifikasi pasar ekspor non-Timur Tengah.
“Tanpa langkah strategis, industri otomotif kita bisa kehilangan momentum di tengah gejolak energi global,” tegasnya.***
