Fajarasia.id -Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov merespons adanya usulan mengenai pasukan penjaga perdamaian Indonesia di perbatasan Rusia-Ukraina. Tolchenov menilai, hal itu merupakan sesuatu yang terlalu dini untuk diputuskan.
“Saya mendengar beberapa usulan tentang negara-negara anggota BRICS, misalnya Indonesia sekarang adalah anggota BRICS. Jadi dalam hal ini, mungkin personil Indonesia juga dapat hadir,” ujar Tolchenov , Sabtu (29/3/2025) di Jakarta.
“Tetapi pada saat ini, saya kira terlalu dini. Untuk mengatakan tentang penjaga perdamaian atau sesuatu yang lain.”
Sebab, menurut Tolchenov, baik negosiasi maupun perjanjian perdamaian antara Rusia dan Ukraina belum dimulai. Di mana ia menjelaskan, hal itu hanya baru dimulai sebatas pembicaraan antara Rusia dan Amerika Serikat (AS).
“Empat hari yang lalu, 24 Maret, di Riyadh, pertemuan sekelompok ahli dari Rusia dan AS membahas dan mencapai beberapa kesepakatan awal mengenai navigasi bebas. Kemudian, navigasi aman di Laut Hitam, dan kelanjutan dari apa yang disebut Inisiatif Butiran Laut Hitam, dan seterusnya,” kata Dubes Rusia memaparkan.
Penempatan pasukan perdamaian di wilayah perbatasan Rusia dan Ukraina dinilai merupakan sebuah tahap akhir. Di mana tahap awal seharusnya meliputi persiapan perundingan dan perjanjian damai.
“Tetapi, bahkan tentang perundingan damai, karena saya yakin demikian, perundingan damai hanya dapat dilakukan dan diadakan antara Rusia dan Ukraina. Bahkan saat ini, Zelensky (Presiden Ukraina) belum mencabut dekritnya yang melarang perundingan damai dengan Rusia,” ucap Tolchenov menegaskan.
Meski demikian ia memastikan, jika nantinya diputuskan untuk adanya penempatan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, itu merupakan keputusan dari Dewan Keamanan. Serta, keputusan tersebut dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB.
Di sisi lain Tolchenov menegaskan, Presiden Vladimir Putin menolak keberadaan pasukan NATO untuk ditempatkan di perbatasan Rusia-Ukraina. Namun, dirinya memastikan Rusia sangat terbuka untuk adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proses tercapainya negosiasi.
“Karena apa yang kami yakini sebagai salah satu akar penyebab konflik, ini adalah perluasan NATO ke arah timur dan juga keinginan NATO untuk merangkul Ukraina. Serta, membangun pangkalan militer di wilayah Ukraina dan membawa prajurit NATO ke Ukraina,” katanya.
“Ini sepenuhnya dilarang, jadi mengenai kemungkinan lain disebutkan kami sangat mengharapkan keterlibatan dari apa yang disebut pihak ketiga. Negara ketiga dalam proses negosiasi, memfasilitasi sesuatu yang lain.”
Sementara, Selasa (18/3/2025) Presiden Vladimir Putin dan Presiden Donald Trump melakukan komunikasi melalui telepon selama 30 menit membahas konflik Rusia-Ukraina. Di mana Presiden Putin setuju menghentikan serangan terhadap target energi Ukraina selama 30 hari dan beberapa syarat untuk gencatan senjata yang lebih menyeluruh. ****
