Fajarasia.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari agenda utama dunia Islam. Menurutnya, pendidikan merupakan kekuatan pendorong utama kemajuan bangsa.
Hal itu disampaikan Puan dalam acara inagurasi pembukaan Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau forum Uni Parlemen OKI yang digelar di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Rabu (14/5/2025). Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam sambutannya, Puan berbicara tentang pentingnya negara OKI mendorong penyelesaian persoalan kesejahteraan, ketimpangan ekonomi. Serta ketahanan pangan, perubahan iklim, pemberdayaan perempuan, perjuangan kemerdekaan Palestina, hingga konflik geo-politik dan geo-ekonomi.
“Selain memberikan perhatian pada bidang politik dan ekonomi, kita juga harus memprioritaskan bidang pendidikan bagi generasi muda. Karena pendidikan dapat menjadi game changer bagi kemajuan suatu negara,” ucapnya.
Puan juga menyoroti soal isu penting yang diangkat dalam Konferensi PUIC ke-19 di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah, yaitu pemberdayaan perempuan. Ia menegaskan meski perempuan dan laki-laki memiliki kodrat biologis yang berbeda, namun keduanya memiliki hak yang sama untuk berdaya.
“Perempuan dan laki-Laki memiliki hak yang sama untuk maju, mengembangkan potensi spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi,” katanya. Mantan Menko PMK itu mencontohkan saat ini semakin banyak perempuan yang menjadi pemimpin parlemen, termasuk di negara anggota PUIC.
Menurut Puan hal tersebut bisa menjadi panutan dan pemacu semangat bagi generasi muda perempuan. “Saya berdiri di sini sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia yang menjadi bukti, bahwa perempuan juga bisa memegang jabatan publik yang tinggi di negara besar seperti Indonesia dengan 280 juta penduduk,” katanya.
“Jika saya bisa, jika kami bisa, tentu para perempuan di negara anggota PUIC juga akan bisa menjadi perempuan yang maju,” katanya. Lebih lanjut, Puan juga menekankan agar PUIC menjadi representasi suara rakyat lintas negara untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata.****
