Fajarasia.id – Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Sejak September 2025, ia menugaskan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk menggelar operasi besar-besaran di Bangka Belitung (Babel), wilayah yang dikenal sebagai lumbung timah nasional.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Prabowo memperkirakan negara bisa menyelamatkan potensi kerugian hingga Rp22 triliun hanya dalam empat bulan terakhir tahun 2025. Lebih jauh, pada 2026, operasi ini ditargetkan mampu menutup kebocoran pendapatan negara hingga Rp45 triliun.
“Selama ini hampir 80% hasil timah diselundupkan. Sekarang kita tutup, tidak bisa keluar lagi,” tegas Prabowo dalam Musyawarah Nasional PKS, Selasa (30/9/2025) yang lalu.
Data pemerintah mencatat, terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Babel. Akibatnya, 80% produksi timah di wilayah tersebut diselundupkan ke luar negeri.
Di tengah operasi, Prabowo menyaksikan penyerahan enam smelter hasil sitaan Kejaksaan Agung dari perusahaan tambang ilegal. Kasus korupsi tata niaga timah ini disebut sebagai yang terbesar di Indonesia, dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Setidaknya 21 tersangka telah ditetapkan, termasuk mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, crazy rich PIK Helena Lim, serta Harvey Moeis, suami artis Sandra Dewi.
Prabowo secara blak-blakan mengakui adanya keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyelundupan timah. Ia menerima laporan bahwa sejumlah pejabat TNI dan Polri diduga menjadi “beking” bagi tambang ilegal.
“Saya berharap Panglima TNI dan Kapolri menindak aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan, tapi harus bertekad menyelesaikan masalah ini,” tegasnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (15/12/2025) yang lalu.
Sebagai tindak lanjut, PT Timah Tbk membentuk Satgas Nanggala untuk memperbaiki situasi di wilayah IUP perusahaan. Sementara pemerintah meluncurkan Satgas Halilintar yang melibatkan aparat penegak hukum, dengan misi menekan praktik pertambangan ilegal dan memperbaiki tata kelola pertimahan nasional.
Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, berharap langkah ini mampu meningkatkan produksi timah sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Babel.
“Mudah-mudahan dengan cara ini, harga dan keuntungan masyarakat bisa naik, sehingga Bangka Belitung menjadi surga bagi warganya,” ujarnya.
Operasi besar-besaran ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga sumber daya alam strategis Indonesia. Dengan pemberantasan tambang ilegal, Babel diharapkan tak lagi menjadi ladang penyelundupan, melainkan pusat kejayaan timah yang memberi kesejahteraan bagi rakyat.
